Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat, sistem meritokrasi bisa menjadi salah satu pendekatan untuk menunjuk menteri yang diharapkan presiden dan rakyat dalam susunan Kabinet Kerja Jilid II.
“Apa yang dinginkan Presiden Jokowi untuk memilih menteri yang profesional, kompeten, memiliki integtitas dan tegas dalam mengambil keputusan merupakan harapan publik,” kata Karyono, di Jakarta, Jumat (18/10).
Dalam konteks ini, sudah semestinya, Presiden Jokowi memiliki catatan berupa rapor kinerja para menterinya.
“Presidenlah yang mengetahui secara presisif rekam jejak (track record) para pembantunya. Presidenlah yang paling mengetahui mana menteri yang layak dipertahankan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya, saya setuju dengan pendekatan meritokrasi,” kata Direktur Eksekutif IPI ini.
Namun demikian, lanjut dia, untuk mengisi jabatan menteri profesional yang memenuhi syarat dan kualifikasi tersebut pada kenyataannya tidak mudah. “Kesulitannya bukan karena kekurangan stok sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tersebut tetapi lebih karena situasi dan kondisi politik,” ujarnya.
Selama ini, jabatan menteri dipandang sebagai jabatan politis. Pandangan tersebut terlegitimasi oleh sistem politik saat ini yang mendorong terjadinya proses koalisi dalam mengusung pasangan calon presiden.
Artikel ini ditulis oleh:
