Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan Kepala BIN Jenderal Pol. Budi Gunawan (kanan) dan Wakil Kapolri Komjen Pol. Syafruddin (tengah) usai Pelantikan Wakil Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (10/9). Komjen Pol. Syafruddin dilantik menjadi Wakil Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Budi Gunawan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BIN. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com — Indonesia Police Watch berharap duet kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian-Syarifuddin ada gebrakan dalam membenahi internal Polri, dan meningkatkan pelayanan kepolisian kepada publik.

“Begitu juga mutasi-mutasi untuk posisi strategis sedang dipersiapkan. Bahkan, dalam proses mutasi diharapkan perwira yang memegang posisi strategi wajib mengikuti program tax amnesty atau penganpunan pajak,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.com, di Jakarta Minggu (18/9).

Menurut Neta, sebagai aparatur penegak hukum, para perwira Polri harus memberi contoh kepada publik untuk ikut program tax amnesti yang sedang digalakan Presiden Jokowi. Selain itu, masih kata Neta, para pejabat Polri harus melaporkan kekayaannya.

“Bila perlu tim assesment melakukan cek ke KPK apakah perwira itu pernah masuk radar KPK atau tidak, agar bisa diketahui tingkat ketidakwajaran kekayaannya.”

Diharapkan, dalam melakukan mutasi Tito-Syafruddin tidak salah menempatkan orang-orang pada jabatan strategis. “Perwira yang dipilih harus jelas track recordnya, yakni telah melewati jalur kepangkatan, jabatan dan pendidikan yang sesuai, serta tidak memiliki kekayaan yang tidak wajar. Untuk itulah para perwira ttersebut wajib ikut tax amnesty dan mau melaporkan kekayaannya ke KPK.”

Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS