Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Wacth (IPW) yang mengingatkan presiden menempat posisi menteri komunikasi dan informasi (Menkominfo) diisi oleh orang profesional.
“Posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) hendaknya tidak lagi diisi oleh orang partai, tapi diisi oleh figur profesional,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (24/10).
Sehingga, kata dia, punya ketegasan dan keberanian untuk memblok dan menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri.
Masih kata Neta, saejauh ini IPW menilai ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris.
“Akibatnya, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya. Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung,” seru dia.
“Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya,” tambahnya.
Untuk itu, Neta menegaskan Menkominfo nantinya, harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris.
Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
“Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya,” tandas Neta.
(Novrizal Sikumbang)
