Jakarta, Aktual.com —Pengamat pelabuhan menilai bahwa pernyataan Pelindo II terhadap sejumlah media mengenai Terminal Kalibaru telah selesai dikerjakan dan sesuai target adalah bentuk penyesatan informasi. Demikian disampaikan Presiden IPW, Syaiful Hasan kepada wartawan, Kamis (13/8).
“Pelanggaran mendasar yang dilakukan Pelindo II adalah tidak dapat mengoperasikan terminal Kalibaru sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Dirut Pelindo II, RJ Lino menyatakan Kalibaru akan mulai beroperasi bulan September 2015. Sungguh ironis dalam pernyataan pers terakhir Pelindo II hanya bicara tentang pembangunan dan sama sekali belum menyinggung pengoperasian. Belum lagi akses jalan masuk Kalibaru yang belum jelas membuat proyek ini diprediksi akan terlambat lagi untuk bisa dioperasikan. ” katanya.
Syaiful mengatakan bahwa penyelesaian Kalibaru tidak sesuai dengan komitmen awal pembangunannya. Dimana kata Syaiful bahwa tugas Pelindo II yang tercantum di pasal 5 Perpres 36 tahun 2012, bukan sekedar membangun melainkan mulai mengoperasikan Terminal Kalibaru pada tahun 2014.
“Komitmen Pelindo II yang tidak profesional dalam memenuhi tenggat pengoperasian mengingat proyek ini dipayungi Perpres dan diklaim Lino didukung konsultan kelas dunia seperti Royal Haskoning, David Wignal dan Rotschild. Kinerja Lino juga patut dievaluasi karena jika dibandingkan dengan terminal modern Teluk Lamong yang dapat beroperasi sesuai tenggat, Lino terkesan lebih mengedepankan lip service. Biaya pembangunan Kalibaru pun mencapai Rp 20 triliun lebih, jauh lebih mahal dibanding pelabuhan Teluk Lamong yang hanya menghabiskan Rp 6 triliun dengan kapasitas yang sama,” paparnya.
Selain itu sambung Syaiful bahwa dalam pernyataannya Lino sempat menyampaikan bahwa Kalibaru akan menjadi pelabuhan kebanggaan nasional dan dapat bersaing dengan Pelabuhan Singapura. “Tentu hal ini mustahil diwujudkan mengingat PSA, pengelola pelabuhan Singapura memiliki saham dan bahkan ditunjuk menjadi operator di Kalibaru. Hal ini mengaskan Lino gemar mengumbar komitmen kosong,” tukasnya.
Untuk itu, IPW melihat bahwa ketidakcakapan Lino dalam memenuhi komitmen perlu dievaluasi. IPW meminta pemerintah turun tangan melakukan audit investigatif terhadap kinerja Lino dalam pembangunan Kalibaru Tentu rapor buruknya akan mengancam visi maritim Presiden Jokowi apabila gaya lip service dan faith accomply Lino selalu di teruskan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
