Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/4). Kapolri mengajukan penambahan anggaran untuk sejumlah badan di bawah Polri, diantaranya penambahan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun bagi Detasemen Khusus 88 Antiteror. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Spt/16

Jakarta, Aktual.com — Indonesia Police Watch (IPW) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widod terkait masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. IPW menyatakan Badrodin tidak perlu diperpanjang masa jabatannya. Presiden diharapkan berorientasi ke masa depan dan bukan mundur ke belakang untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri.

IPW memberikan catatan agar Presiden menggunakan hak prerogratifnya dengan bijak sesuai dengan revolusi mental yang digagas untuk melanjutkan perubahan pelayanan publik di Polri.
Pertama, beberapa waktu lalu presiden pernah mengecam masih buruknya pelayanan STNK di Polri. Kedua, Kapolri Haiti tidak punya prestasi yang menonjol selama memimpin kepolisian. Sembilan kasus korupsi besar yang pernah disidik Polri tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan.
“Operasi Tinombala di Poso, yang melibatkan 3.000 pasukan Polri dan TNI (juga) tak kunjung bisa melumpuhkan Santoso yang hanya didukung 21 personil,” jelas Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada Aktual.com, Senin (23/5).
Catatan ketiga, perpanjangan Haiti bertentangan dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sebab Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang itu mengisyaratkan bahwa Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Polri yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
Alasan keempat, lanjut Neta, perpanjangan masa jabatan Badrodin hanya akan menghancurkan sistem kaderisasi dan assesment yang sudah dibangun Polri sejak 10 tahun terakhir.
IPW berharap, dalam menetapkan Kapolri baru, Presiden Jokowi berpikir ke depan dan tidak mundur ke belakang, apalagi menghancurkan sistem yang sudah dibangun Polri sejak 10 tahun terakhir. Saat ini cukup banyak kader kader Polri yang mumpuni untuk memimpin kepolisian.
Neta menyinggung pernyataan Badrodin yang mengatakan ‘Pensiun alhamdulillah, tidak pensiun juga tidak apa-apa’. Pernyataan tersebut seolah tidak menggambarkan sebagai Bhayangkara yang legowo.
Seharusnya, Badrodin meniru ucapan Kapolri Sutanto yang saat muncul isu perpanjangan dengan legowo mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan kader terbaik pengganti dirinya dan dia cukup sampai disini. Sehingga tidak muncul polemik dan upaya penghancuran sistem kaderisasi Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS