Jakarta, Aktual.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, perombakan menteri-menteri di bidang hukum harus menjadi prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pergantian tersebut bakal mempercepat terealisasinya revolusi mental, jargon yang didengungkan Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014 silam.
“Karena basic revolusi mental itu adalah penegakan hukum. Revolusi mental tanpa penegakan hukum, hanya omong kosong,” ujarnya di Jakarta, Ahad (14/2).
Menurut mantan jurnalis ini, adanya pejabat Mahkamah Agung (MA) dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan penegakan hukum di Tanah Air bobrok.
Terlebih, lanjut Neta, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, tidak menjalankan kewenangannya dengan profesional. Pasalnya, jabatan tersebut diisi politikus.
“Kinerjanya selalu berorientasi kepada kepentingan politik, kepentingan politik pencitraan dia maupun partainya,” jelasnya.
“Ini akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum ke depan,” imbuh Neta mengingatkan.
Setelah reshuffle untuk menteri di bidang hukum, menurutnya, Jokowi pun harus merombak para pembisiknya, lantaran cenderung menjerumuskan presiden.
“Kemudian, bidang ekonomi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
