Jakarta, Aktual.com – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengirimkan surat presiden (Surpres) terkait Kapolri baru kepada DPR RI pada pada Rabu 13 Januari 2021.
Menurut Neta, alasan dipilihnya hari Rabu, karena hal ini berkaitan dengan kebiasaan Jokowi yang kerap menunjuk atau merombak kabinetnya pada Rabu pahing atau legi.
“Dan Rabu (13/1) lusa adalah wage,” kata Neta dalam keterangannya, Senin (11/1).
Neta mendapat informasi bahwa surpres soal Kapolri baru itu akan dibawa Mensesneg Pratikno.
“Diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rabu 13 Januari 2021 pukul 11.00,” ungkap Neta.
Neta mengaku tidak tahu persis siapakah sosok yang akan dipilih Jokowi. Sebab hanya Jokowi memilih Kapolri merupakan prerogatif Presiden.
Namun demikian, ditekankannya, informasi yang diterima sejak beberapa pekan lalu, ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri.
Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan mendorong Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Pramono menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy Pramono.
Pengamatan IPW, Neta mengungkap bahwa gagasan ini makin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR pada Rabu lusa.
Apalagi, ungkap dia, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyampaikan usulan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi, yang di antaranya mencalonkan Gatot dan Sigit.
Setelah Kompolnas menyerahkan lima nama calon Kapolri pada Jumat 8 Januari 2021, Presiden Jokowi memilih satu nama yang pada Rabu 13 Januari 2021 akan diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan.
“Sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021,” beber Neta.
Lanjut Neta, sejak beberapa hari lalu di lingkungan Istana Kepresidenan memang sudah mengkristalkan dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akademi Kepolisian (Akpol 1988 dan junior Akpol 1991.
Sementara itu dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.
Dengan demikian, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih dapat mengangkat dua kapolri lagi.
Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan nomor register pokok (NRP) 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023.
Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di 2025 atau 2026.
“Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan,” ujarnya.
IPW melihat proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya.
Saat ini, Neta menegaskan, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.
Bagaimanapun, kata dia, Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang.
Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut.
Presiden harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya loyal, tetapi juga mampu mengonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.
Selain itu figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan rakyat.
“Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024,” ungkapnya.
Namun, Neta menyebut yang menarik suksesi Kapolri kali ini akan diikuti dengan pergeseran posisi Wakapolri dan Kabareskrim.
“Sebab Kabareskrim Sigit akan naik menjadi Wakapolri. Sementara posisi Kabareskrim akan diperebutkan Wakabareskrim Irjen Wahyu, Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Dofiri,” katanya.
Meski mendapatkan informasi tersebut, Neta mengakui, karena belum dikirimkannya Surpres, banyak pihak yang berspekulasi tentang sosok pengganti Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.
“Sehingga situasi ini memunculkan berbagai spekulasi adanya tarik menarik di elite kekuasaan tentang penunjukan Kapolri baru,” tukasnya.(RRI)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
