Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (tengah) dibawa ke gedung KPK setelah diamankan untuk diperiksa di Jakarta, Rabu (4/7). KPK mengamankan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta beberapa orang lainnya setelah menggelar OTT (operasi tangkap tangan) di Aceh dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana otonomi khusus. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Irwandi Yusuf (IY), waktu maju ikut pilkada, tidak memakai jalan tol yang mulus. Berbagai cara dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengadangnya.

Saat IY memerlukan partai sebagai kendaraan pengusung dirinya, hampir semua partai nasional waktu itu enggan untuk mendukung. Padahal IY mengikuti semua proses yang dilaksanakan oleh partai-partai itu.

IY tidak habis akal. Dia langsung menghidupkan mesin lapangan. Relawan di seluruh kabupaten/kota terbentuk hingga ke pelosok sehingga basis massanya jelas. Bahkan sebelum mendapat partai pengusung, IY sudah siap dengan KTP untuk maju melalui jalur independen.

Kemudian hari, setelah berbagai tantangan, Partai Demokrat dan PKB, mengusung dengan gabungan partai lokal yaitu PNA dan PDA, didukung oleh PDIP. IY dengan pasangannya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Saat terpilih kembali ini, IY ingin pemerintahan berjalan dengan bersih sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.

Apa daya, kondisi mulai memperdaya keadaan. Setelah menang, banyak kawan dan sahabat IY menjadi rekanan yang mengikuti tender dan pelelangan proyek dan pekerjaan pemerintah, di samping rekanan dan pengusaha lainnya yang telah bergerak sebelumnya di bidang itu.

Sering sekali IY mendapat pesanan untuk memenangkan proyek tertentu dari berbagai pihak, khususnya dari relawan, kawan separtai, atau dari sahabat dan rekan lainnya termasuk dari beberapa instansi vertikal. Hampir semua ditanggapi dengan baik, dan diarahkan untuk ikut pelelangan yang ada. Secara aturan IY tidak bisa intervensi, sebab semua sudah ada aturan, sistem dan mekanisme yang ada sudah transparan dan online. Panitia dan kelompok kerja (pokja) yang ada, sudah ada aturan sendiri yang mengatur, sehingga gubernur pun tidak bisa semena-mena untuk menekan. Itulah gambaran IY dengan paket-paket APBA.

Kondisi ini tidak menguntungkan banyak orang, kasak-kusuk, saling menuduh, dan sebagainya. Adanya perlawanan dan gugatan dari DPRA terhadap pergub APBA, semakin mempertajam keadaan, sehingga menjadi salah satu pintu masuk untuk menghentikan IY.

Penangkapan, Menurut Versi Lain

Penulis mendapat informasi dari beberapa pihak tentang penangkapan IY.

Ceritanya, Teuku S, seorang swasta dan kontraktor, memang sering mencari pekerjaan dari pemerintah, mempunyai beberapa mitra seperti ajudan bupati Bener Meriah dan salah satu ajudan Gubernur, HY.

Sering terjadi komunikasi antara Teuku S dengan kedua ajudan tersebut. Komunikasi ini tidak diketahui oleh Gubernur IY. Ada informasi, komunikasi ini disadap oleh KPK dan lembaga intelijen.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby