Jakarta, Aktual.com – Biaya pengadaaan uang elektronik dan infrastruktur teknologi penggunaannya diklaim bankir tidak murah sehingga pengenaan ongkos kepada konsumen untuk isi saldo alat pembayaran non-tunai tersebut dinilai memang diperlukan.

“Untuk menerbitkan uang elektronik tidak mudah. Bank harus produksi kartu, infrastruktur, teknologi. Misalkan untuk chip di kartu saja sekarang harga pokoknya Rp18-20 ribu,” kata Anggota Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Senin (19/9).

Dengan biaya teknologi chip Rp18-20 ribu, kata Sis, setiap kartu uang elektronik (sebelum program diskon) dibanderol sekitar Rp25 ribu, dengan harga produksi Rp20 ribu.

Kemudian, ujar Sis, terdapat juga untuk biaya pengadaan mesin perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC) sebesar Rp2,5-3 juta per unit. Komponen biaya lainnya, ujar dia, adalah biaya teknologi jaringan komunikasi, biaya tenaga Sumber Daya Manusia, biaya pengadaan kertas, dan juga biaya pemeliharaan.

Namun, sayangnya Sis tidak merinci masing-masing biaya tersebut dan total biaya investasi untuk pengadaan uang elektronik.

“Saya kira bisa ditanyakan ke masing-masing bank. Tapi bagi bank ini jadi produk pelengkap,” ujar Sis yang juga Direktur Kelembagaan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI).

Komponen biaya tersebut, kata dia, akan meningkat karena menjelang elektronifikasi 100 persen pembayaran jalan tol pada 31 Oktober 2017, bank-bank harus menambah sarana EDC untuk pengisian isi saldo dan kartu uang elektronik itu sendiri.

Penambahan sarana EDC dan loket penjualan uang elektronik itu, kata Sis, untuk memudahkan masyarakat memiliki alat bayar non-tunai tersebut saat hendak menggunakan jasa tol.

Oleh karena itu, kata dia, industri perbankan di bawah Perbanas menyokong rencana Bank Indonesia (BI) yang akan melegalkan biaya pengisian saldo uang elektronik.

“Kami akan ‘comply’ dengan aturan BI,” ujarnya.

Sis mengklaim perbankan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari momentum penyelenggaran 100 persen elektronifikasi jalan tol ini.

“Mungkin bisa dikonfirmasi ke industri perbankan. Sebetulnya apa sih untungnya kartu elektronik itu. Saya yakin ini sangat tipis sekali untuk dapat keuntungan dari uang elektronik. Ada beberapa bank yang mungkin belum capai ‘break event point’ juga,” ujarnya.

Sebagai Direktur BRI, Sis berjanji akan mengenakan biaya isi saldo uang elektronik serendah mungkin, sesuai batas bawah yang dikenakan BI.

“Kalau BI mengatur batas bawahnya Rp1000 ya kita kenakan sebesar itulah,” ujarnya, memberi ilustrasi.

BRI berencana akan menambah 1,5 juta keping uang eletkroniknya untuk menyambut elektronifikasi 100 persen pembayaran jalan tol pada 31 Oktober 2017. Saat ini uang elektronik BRI yang bernama BRIZZI berjumlah 6,5 juta keping.

(Ismed Eka Kusuma)