Jakarta, Aktual.com – Pernyataan kalangan istana menyampaikan status kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah tidak bermasalah, mendapat apresiasi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Juru Bicara BPN Ferry Juliantono menilai, terkait adanya tanggapan positif dari pihak istana menyikapi sindiran Jokowi sebagai bukti, bahwa serangan terhadap pribadi capres nomor urut 02, tak elok dan tidak semestinya dilakukan petahana.
“Kami mengapresiasi pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla dan kepala staf kepresidenan Moeldoko yang menyebut kepemilikan lahan Pak Prabowo tidak bermasalah. Itu bukti serangan Jokowi ke Pak Prabowo salah,” kata Ferry dalam keterangannya, Sabtu (23/2).
Meski begitu, Ferry mengaku heran kepada Jokowi yang kerap menyerang pribadi Prabowo. Ia juga menyayangkan serangan yang dilancarkan inkumben melulu salah menggunakan data.
Apalagi dikatakan Wapres Jusuf Kalla, tanah Prabowo diperoleh dengan cara legal dengan niat membantu negara. “Dari fakta itu kita menyadari bahwa memang ada niat tidak baik dari Jokowi (saat debat) dengan mengungkap data tanah Prabowo.”
“Apa ada maksud mendeskreditkan, tapi akhirnya malah menggunakan data yang salah,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengomentari serangan capres nomor urut 01 pada Debat Kedua Pilpres 2019, 17 Februari lalu.
Untuk itu, Ferry mendesak Jokowi minta maaf secara terbuka kepada Prabowo di depan publik. Karena menurutnya serangan Jokowi termasuk pelanggaran debat dan bisa masuk ranah pencemaran nama baik.
“Jokowi tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa itu forum debat. Apalagi dalam aturan KPU sudah jelas melarang menyerang pribadi,” ucap Ferry tegas.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menarik ratusan ribu lahan Prabowo yang dimiliki oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
Moeldoko menilai lahan Prabowo berstatus hak guna usaha (HGU) itu produktif. Lebih lanjut ia menjelaskan, negara memang bisa mengambil kembali lahan-lahan berstatus HGU. Syaratnya, jika lahan tersebut tidak produktif dan tidak lagi digunakan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, oleh Prabowo.
Proses tersebut berlangsung pada 2004 silam, tepatnya dua pekan baru menjabat sebagai wakil presiden pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, lahan tersebut dibeli dengan harga US$ 150 juta dan dibayar tunai.
Maka dari itu, JK menegaskan pembelian lahan oleh Prabowo sesuai prosedur dan tidak menyalahi undang-undang. Terlebih tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Buntut serangan ini, pemberitaan media belakangan sempat ramai membahas pihak-pihak yang diketahui memiliki tanah sangat luas di belahan Nusantara. Sibuk menyerang Prabowo, lantas Jokowi lupa di Indonesia banyak para konglomerat mengusai lahan puluhan hingga ratusan ribu hektar. Bahkan kata Ferry, tak sedikit lahan tersebut dibiarkan menganggur.
Artikel ini ditulis oleh:
