Jakarta, Aktual.com – Istana menyebutkan alasan pembatalan penandatanganan prasasti 7 proyek DPR oleh Presiden Joko Widodo.
Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan Presiden ingin ada pembicaraan dulu secara tuntas rencana pembangunan gedung DPR itu karena ini menyangkut dana yang sangat besar.
“Jokowi bersama jajaran pemerintah tengah menindaklanjuti visi pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia demi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (15/8).
Seperti diketahui, Presiden setelah RAPBN 2016 ke DPR, Jumat (14/8) sedianya dijadwalkan menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen, yang menjadi simbol dukungan terhadap 7 proyek gedung baru di DPR.
Prasasti berwarna hitam itu sebelumnya sudah disiapkan di depan museum, tanggalnya pun tertulis 14 Agustus 2015. Namun saat Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat meninjau museum, tidak ada penandatanganan prasasti.
Tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Artikel ini ditulis oleh:
