Jakarta, Aktual.com – Isu dukungan agar Papua memisahkan diri dari Indonesia dinilai ‘dagangan paling cantik’ bagi pihak lain dalam mengambil keuntungan.
Pihak itu bisa merupakan pemerintah negara lain maupun organisasi swasta, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing.
“Keterlibatan asing dalam urusan di Papua perlu diwaspadai sebab sudah menyentuh urusan kedaulatan politik dan hukum Indonesia dengan isu kontroversial,” kata Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (10/10).
“Sekarang begini, apa maksudnya mereka ikut-ikutan masalah politik Indonesia, semua hal dicampuri seolah-olah mereka lebih paham situasi politik dalam negeri di sini,” tambah dia.
Karena itu, sambung dia, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan keterlibatan pihak asing dalam urusan politik dalam negeri Indonesia. Menurut dia, bila cara mereka sudah melampaui batas kedaulatan dan otoritas pemerintah agar disuruh hengkang dari Indonesia.
“Misalnya dengan pemerintah negara luar, hentikan saja hubungan diplomatik kita kalau dia mengganggu terus. Kalau LSM asing itu usir saja, mereka justru bukan membawa manfaat untuk perbaikan Indonesia, tapi mengampanyekan opini hitam,” tegas Yusuf.
Yusuf mencontohkan, seringkali sikap beberapa pemerintah negara luar maupun LSM asing yang mengangkat kasus di Papua, seperti menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM di hadapan Sidang Umum PBB, pembakaran hutan, intoleransi kerukunan beragama dan lainnya.
“Anehnya, LSM maupun bangsa asing itu lebih sering dulu melontarkan pernyataan daripada media yang memberitakan fakta. Jadi lucu saja, faktanya belum dipaparkan, mereka sudah buat opini. Apa maksud kepentingannya?” pungkas dia.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
