Kiri-kanan ; Juru Bicara Kedai Kopi Hendri Satrio, Ketua Walhi DKI Jakarta Mustaqim Dahlan, Budayawan Betawi Ridwan Saidi, Ketua Presidium ProDEM (Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi) Andrianto saat diskusi publik di Jakarta, Senin (3/10/2016). Diskusi yang diselenggarakan ProDEM (Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi) yang bertemakan Pilkada Jakarta : Dalam Cengkeraman Kartel Reklamasi. Aktual/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Mustaqiem Dahlan menegaskan bahwa isu reklamasi tak bisa disimpulkan sebagai upaya untuk menjegal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, reklamasi Teluk Jakarta ditolak karena‎ berdampak sosial kepada masyarakat sekitar pantai, salah satunya kerusakan lingkungan yang juga merugikan nelayan.

‎”‎Itu diuruk sepanjang 32 KM menutupi pantai Jakarta, sekarang jadi 42 KM. Itu kan basis nelayan dan pantai publik,” ujar Dahlan dalam diskusi publik bertajuk ‘Pilkada Jakarta dalam Cengkeraman Kartel Reklamasi’ di Menteng, Jakarta, Senin (3/10).

Dia menjelaskan, di seluruh dunia tidak ada negara yang pantai publiknya diswastanisasi. Dahlan menganalogikan pantai publik itu seperti trotoar tempat orang berjalan kaki.

‎”Kalau di trotoar ada pedagang kaki lima (PKL) digusur, alasannya menganggu fasilitas publik. Terus kalau sekarang pantai publik dijual ke swasta, apa bedanya?”

“Apa juga yang direklamasi mereka, rusak aja nggak (pantainya). Justru mereka melakukan perusakan dan perampokan. Material pengurukannya itu kan ngerusak ekosistem,” ujar Dahlan menambahkan.

 

*Fadlan Syiam Butho

Artikel ini ditulis oleh: