Jakarta, Aktual.com – Relawan Projo menilai isu perombakan kabinet selama ini cenderung dipolitisasi untuk tawar menawar politik oleh kekuatan politik yakni partai politik.
“Soal perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden karena Indonesia menganut sistem presidensial,” ujar Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi dalam diskusi Polemik dengan tema “Menteri Menunggu Waktu” di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/6).
Dia juga menjelaskan, namun jika memang presiden mau melakukan perombakan kabinet maka perombakan menteri-menteri ekonomi harus dilakukan karena ekonomi Indonesia cenderung memburuk.
“Indikasi merosotnya ekonomi Indonesia selama delapan bulan ini cenderung menurun, misalkan sektor konsumsi turun 40 persen, penjualan motor turun 20 persen. Oleh karena kinerja ekonomi sudah sangat mengkhawatirkan maka menteri-menterii di bidang ekonomi harus dirombak,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
