Jakarta, Aktual.com — Pada tanggal 26 April 2011 pertemuan yang hanya dapat digambarkan sangat mencekam, dan kemudian terjadi antara Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, dan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy. Masalah yang paling mendesak dibahas pada pertemuan di Roma yakni bagaimana menangani imigran Afrika.
Sarkozy, yang berada di bawah tekanan dari sayap kanan dan pihak konstituen untuk menghentikan imigrasi yang berasal dari Afrika Utara atas terjadinya insiden pemberontakan Tunisia, yang menginginkan adanya kesepakatan dengan pemimpin Italia yang oportunistik.
Dalam tukar pendapat dalam kesepakatan dengan Italia tersebut diusulkan bahwa Prancis hendaknya bergabung guna memperketat pengawasan perbatasan (Italia dituduh memungkinkan imigran untuk menyeberang melalui perbatasan ke seluruh Eropa), Prancis, pada gilirannya, akan menyelesaikan sengketa besar yang melibatkan serangkaian pengambilalihan, melibatkan perusahaan Prancis dan Italia.
Selain itu, Italia kemudian akan mengamankan dukungan Perancis terhadap tawaran oleh Italia Economist dan Banker, Mario Draghi, untuk menjadi Kepala Bank Sentral Eropa.
Hal lain dalam agenda Perancis adalah partisipasi aktif Italia dalam perang Libya, awalnya dipelopori oleh Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat, dan kemudian diperjuangkan oleh NATO.
Minyak, tidak moral
Awalnya, Berlusconi ragu-ragu untuk mengambil bagian dalam perang, meskipun tentu saja tidak untuk alasan moral: misalnya, karena perang itu sengaja berdasarkan interpretasi yang salah dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 pada tanggal 17 Maret 2011.
Resolusi yang menyerukan “segera gencatan senjata,” pembentukan “zona larangan terbang” dan menggunakan segala cara, kecuali pendudukan asing, untuk “melindungi warga sipil.”Bagaimanapun, perang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama sekali berbeda dari yang tercantum dalam Resolusi.
Ini mendekati terjadinya perubahan rezim, penangkapan berdarah dan pembunuhan pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, dan mengakibatkan pertumpahan darah di mana ribuan warga sipil tewas, dan terus mati, karena kekacauan dan perang sipil yang hingga kemudian melanda Libya.
Di satu sisi, sekitar seperempat dari minyak Italia diimpor dari Libya, di samping hampir 10 persen dari gas alam negara itu. Destabilisasi Libya bisa mengganggu aliran pasokan energi Libya, pada saat Italia putus asa mencoba untuk pulih dari resesi ekonomi yang mendalam.
Di sisi lain, dimiliki juga oleh Prancis – yang tampaknya dalam sikapnya tersebut untuk melakukan intervensi karena setelah peperangan di Libya itu, Mali memegang semua kendali di Libya dan tentunya hal ini bisa menghancurkan Italia.
Pertemuan sukses antara kedua pemimpin membuka jalan bagi intervensi Italia, yang mengambil bagian dengan serius dalam perang Libya pada tanggal 28 April lalu. Sementara itu, Prancis masuk dalam bagian dari tawar-menawar, dan pada tanggal 1 November tahun yang sama, Mario Draghi berhasil menunjuk Jean-Claude Trichet sebagai Presiden Bank Sentral Eropa.
Kedua negara diuntungkan, meskipun Libya hancur
Sulit untuk membayangkan bahwa Berlusconi, seorang politisi menjijikkan dan korup bahkan juga memiliki standar politik yang rendah di Italia, dijalankan atas dasar standar moral, selain dari keuntungan pribadi dan kepentingan.
Memang, tidak ada “persahabatan” dengan penguasa lama Libya, Qaddafi, maupun banyak fasilitas dan keuntungan besar yang ia terima dari Libya dalam menghormati komitmennya untuk tidak berpartisipasi dalam perang yang jelas tidak ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi menjaga akses ke pasokan energi Libya.
Sama menarik adalah kenyataan bahwa Resolusi DK PBB 1973 dipromosikan oleh para pendukungnya sebagai salah satu aspek yang ditujukan untuk melindungi warga sipil dari pembantaian yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat Libya di Benghazi.
Artikel ini ditulis oleh:
