Jakarta, Aktual.com – Pendiri Kompas Gramedia, Jacob Oetama, tutup usia pada usia 88 tahun.
Dikutip dari Kompas TV, Jakob meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, setelah sempat menjalani perawatan sejak 22 Agustus.
Jurnalis senior yang lahir di Desa Jowahan, Magelang, Jawa Tengah pada 27 September 1931 ini memiliki nama asli Jakobus Oetama.
Jakob adalah putra pertama dari 13 bersaudara pasangan Raymundus Josef Sandiyo Brotosoesiswo dan Margaretha Kartonah.
Sebelum terjun ke dunia jurnalistik, Jakob mengawali karirnya sebagai seorang guru, meneruskan jejak ayahnya.
Lulus seminari menengah, sekolah calon pastor setingkat SMA, Jakob melanjutkan ke seminari tinggi.
Namun, pendidikan itu hanya ia tempuh selama tiga bulan, karena ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi guru.
Brotosoesiswo kemudian meminta Jakob pergi ke Jakarta untuk menemui kerabatnya bernama Yohanes Yosep Supatmo, pendiri Yayasan Pendidikan Budaya.
Oleh Supatmo, Jakob kemudian mendapatkan pekerjaan di SMP Mardiyuwana, Cipanas, Jawa Barat.
Ia mengajar di sana pada tahun 1952 hingga 1953.
Setelah itu, Jakob pindah ke Sekolah Guru Bagian B (SGB) di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan tahun 1953-1954, sebelum pindah lagi ke SMP Van Lith di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, tahun 1954-1956.
Sembari mengajar di SMP, Jakob mengikuti kursus B-1 Ilmu Sejarah.
Ia kemudian melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada hingga tahun 1961.
Setelah berhenti mengajar di SMP Van Lith, Jakob mendapatkan pekerjaan baru sebagai sekretaris redaksi mingguan Penabur.
Tugas hariannya di mingguan itu adalah sebagai pemimpin redaksi.
Sebenarnya, setelah merampungkan kursus B-1 Ilmu Sejarah, Jakob sempat mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh beasiswa di University of Columbia, Amerika Serikat oleh salah seorang guru sejarahnya yang juga seorang pastor, Van den Berg, SJ.
Namun, tawaran itu membuatnya bimbang.
Di sisi lain, Jakob juga mendapat tawaran untuk menjadi dosen di Universitas Parahyangan, Bandung.
Bahkan, Unpar juga telah menyiapkan rekomendasi agar Jakob dapat melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar PhD di Universitas Leuven, Belgia.
Di tengah kebimbangannya, Jakob bertemu dengan Pastor JW Oudejans OFM, pemimpin umum di mingguan Penabur.
Oudejans pun menasehatinya, “Jakob, guru sudah banyak, wartawan tidak.”
Pertemuannya dengan Petrus Kanisius Ojong ( PK Ojong) pada 1958 dalam sebuah kegiatan jurnalistik, mendoronya untuk mendirikan majalah Intisari.
Ojong sendiri sebelumnya juga sudah aktif di dunia jurnalistik, sebagai pimpinan harian Keng Po dan mingguan Star Weekly.
Namun, pada 1958, Keng Po diberangus pemerintah.
Nasib yang sama dialami oleh Star Weekly pada 1961. Keduanya tak disukai pemerintah karena sikap kritisnya.
Pada tahun 1963, majalah Intisari resmi berdiri dengan misi mendobrak kekangan politik isolasi yang dilakukan pemerintah.
Beberapa nama hebat pada zaman itu direkrut sebagai wartawan, di antaranya Nugroho Notosusanto yang kelak menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru; Soe Hok Djin yang berganti nama menjadi Arief Budiman; Soe Hok Gie adik dari Soe Hok Djin yang dikenang sebagai aktivis mahasiswa 1966; dan Kapten Ben Mboi yang kelak menjadi Gubernur NTT.
Namun, setelah Intisari berdiri, Menteri Perkebunan Frans Seda dari Partai Katolik, meminta keduanya untuk mendirikan surat kabar Partai Katolik.
Permintaan itu berasal dari permintaan Menteri/Panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani, yang melihat hampir semua partai kala itu memiliki corong partai.
Perlu diketahui, saat itu ada tiga kekuatan politik besar.
Pertama, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Kepala Pemerintahan yang mengonsolidasikan kekuatan dan kekuasaan politiknya melalui pengembangan demokrasi terpimpin.
Kedua, ABRI yang berusaha meredam kekuatan politik PKI melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat dan politik non atau anti-komunis.
Ketiga, Partai Komunis Indonesia yang merapat ke Bung Karno.
Gagasan Ahmad Yani, Partai Katolik perlu memiliki media untuk mengimbangi kekuatan PKI.
Keduanya lantas menyetujui gagasan pendirian sebuah koran itu dengan catatan bukan menjadi corong partai.
Koran itu harus berdiri di atas semua golongan, bersifat umum, dan didasarkan pada kenyataan kemajemukan Indonesia.
Serta, harus menjadi cermin realitas Indonesia, mengatasi suku, agama, ras dan latar belakang lainnya.
“Dia harus mencerminkan miniaturnya Indonesia,” kata Jakob.
Awalnya, nama yang dipilih adalah ‘Bentara Rakyat’. Namun, saat Frans Seda bertemu Bung Karno, ia tidak setuju dengan nama tersebut dan mengusulkan nama baru, “Aku akan memberi nama yang lebih bagus…’Kompas’! Tahu toh, apa itu kompas? Pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba!”.
Nama pemberian Bung Karno itu kemudian digunakan menjadi nama koran hingga sekarang.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Warto'i
