Jakarta, Aktual.com – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan adanya harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga sampai Aceh-Papua dianggap sebagai kebijakan yang sulit.
Menurut peneliti CSIS, Vidhyandikan D. Prakarsa, kebijakan BBM satu harga menjadi sesuatu yang dilematis. Dan akan menjadi beban anggaran negara ke depannya.
“Kebijakan ini akan sulit diimplementasikan. Bahkan juga sustainable-nya tak akan dapat dipertahankan. Jadi kebijakan ini dirasa kurang efektif,” cetus Vidhyandikan, di Jakarta, Rabu (11/1).
Karena dilihat dari kondisi infrastruktur dan wilayah yang dipenuhi pegunungan, kata dia, kebijakan ini menjadi mentah untuk diimplementasikan.
“Sehingga ada tantangan ekonomi yang merupakan pra kondisi di Papua. Makanya kebijakan BBM satu harga di Papua itu relatif sulit. Karena cost-nya juga tinggi,” tegas dia.
Mestinya, sebelum kebijakan itu terjadi, pemerintah harus lebih memprioritaskan pembangunan secara merata. Terutama untuk menembus isolasi wilayah.
“Ciptakan keadilan dan kesejahteraan dulu di Papua, karena selama ini IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di sana masih salah satu yang terendah di Indonesia,” pungkasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
