Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Tanjung menuntut dua hal kepada calon Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Dua hal yang dituntut Asril sangat erat kaitannya dengan perhelatan pesta demokrasi dalam dua tahun mendatang.
Tuntutan pertama yang ditekankan Asril adalah Hadi harus mampu menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Ini tahun politik 2018 dan 2019 ini sangat berat. Jadi panglima TNI harus bisa ikut membantu pengamanan Pilkada serentak maupun Pilpres,” ucap Asril di komplek DPR/MPR, Jakarta, Senin (4/12).
Pelaksanaan Pilkada 2018 sendiri akan melibatkan 171 daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan pada 2019 nanti, untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara bersamaan.
Hal ini disebut Asril sebagai tantangan berat bagi aparat keamanan, khususnya TNI, untuk menjaga keamanan selama dua pesta demokrasi itu berlangsung.
“Tidak bisa menyerahkan ke polisi saja. Karena ini tahun politik yang sangat berat,” tambahnya.
Sementara, hal kedua yang dituntut Asril kepada Jadi adalah netralitas militer dalam perhelatan Pilkada dan Pemilu nanti.
“Seperti halnya fungsi TNI, ya seperti itu (tetap netral),” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Namun, Asril mengaku tidak terlalu khawatir dengan Hadi terkait netralitas TNI. Ia menilai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini sebagai sosok yang relatif bersih dan jauh dari kepentingan politik mana pun.
“Selama ini dia enggak pernah berkecimpung di politik. Jadi dia kelihatannya bersih. Sementara itu, tidak pernah saya lihat dia berpihak,” tutupnya.
Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
