Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul memperlihatkan catatan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seputar pemberhentian jabatan juru bicara di ruang Fraksi Demokrat, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). Partai Demokrat mencopot Ruhut Sitompul dari jabatan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Pemecatan Ruhut tersebut karena dinilai tidak sesuai lagi dengan kebijakan partai, dan selalu bertentangan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengaku tidak terkejut masuknya nama Ruhut Sitompul sebagai juru bicara dan juru kampanye tim pemenangan Ahok-Djarot.

Ia mengatakan, jika masuknya Ruhut Sitompul lantaran yang bersangkutan meminta agar namanya dimasukan dalam struktur tim, karena merasa telah mendukung pasangan petahana itu.

“Kalau isu Ruhut ataupun Bang Ruhut menjadi juru bicara Ahok dan Pak Jarot itu tentunya keinginan pribadi Ruhut dan keinginan beliau sendiri untuk menjadi juru bicara sehingga tentunya ini merupakan keinginan pribadinya,” kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (5/10).

Sehingga, sambung Agus, sikap Ruhut tidak ada kaitannya dengan sikap partai Demokrat, meski dia masih tercatat sebagai kader partai.

“Jadi bukan semata-mata ataupun bukan dan bahkan tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat,” ujar dia.

Wakil Ketua DPR RI itu pun mengatakan bahwa saat ini internal partai tengah melakukan proses pemeriksaan dari pernyataan hingga sikap yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan partai.

“Saat ini sedang diproses dalam kowas komisi pengawas DPP Partai Demokrat. Komisi pengawas Partai Demokrat ini juga beberapa waktu yang lalu sudah pernah bekerja untuk Pak Ruhut dan juga sudah menjatuhkan sanksi, sanksi untuk Bang Ruhut pada waktu itu sanksinya adalah Bang Ruhut dinonaktifkan dari ketua koordinator ataupun koordinator juru bicara Partai Demokrat waktu itu,” papar dia.

Oleh karena itu, Agus menegaskan agar semua pihak bersabar dengan membiarkan komite pengawasan partai bekerja untuk kemudian menentukan sanksi apa yang dikenakan kepada Ruhut.

“Sanksi apa yang harus disampaikan kepada dan sanksi apa yang harus diterapkan kepada Bang Ruhut, biarkan Komwas yang memutuskan dan sedang berproses,” tandas dia.

Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan