Jakarta, Aktual.com – Gubernur Jambi Al Haris ditunjuk menjadi pembicara (narasumber) pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI).
Penunjukkan tersebut dalam rangka implementasi Surat Keputusan KLHK Nomor SK: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
Dalam pemaparannya dengan tema: “Strengtening of Sub National Policies as the Real Action for Reduccing Emission Greenhouse Gas in FOLU Sectors“, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ariansyah saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu (6/12) mengatakan Gubernur Al Haris akan menyampaikan Provinsi Jambi akan terus fokus pada upaya dan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca.
“Jambi mempunyai ekosistem hutan dan lahan yang paling lengkap di Pulau Sumatera. Kami mempunyai komitmen yang cukup kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+, serta konsistensi pada kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan,” ujarnya.
Ariansyah menambahkan karena provinsinya memiliki prioritas REDD+ yang mempunyai progres dalam penyiapan perangkat, inisiatif dan kolaborasi intervensi perencanaan lintas sektor, sehingga Jambi menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mengurangi tingkat deforestasi tinggi, degradasi hutan dan lahan.
“Kami memiliki 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi. Pertama, penggunaan tata guna lahan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan. Terakhir, konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan,” jelasnya.
Sehingga kata Ariansyah, target yang ingin dicapai dari strategi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan adil; ketahanan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan; dan penurunan efek gas rumah kaca.
“Selain itu masyarakat lebih sejahtera dengan lingkungan yang baik, pendapatan masyarakat lebih tinggi, pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta hutan yang lestari berdampak pada implementasi perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat yang lebih baik dan sejahtera,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
