Jakarta, Aktual.com — Pengelola Sirkuit Internasional Sentul, Tinton Soeprapto menunggu dukungan resmi pemerintah terkait posisi Indonesia yang berpeluang menjadi tuan rumah salah satu seri kejuaraan balap motor bergengsi di dunia yaitu MotoGP 2017.
“Saat ini tinggal menunggu dukungan resmi dari pemerintah terkait kesediaan menjadi tuan rumah MotoGP. ‘Letter of intent (LOI)’ kami harap pekan ini bisa selesai,” kata Tinton Soeprapto usai bertemu dengan Sesmenpora di Kantor Kemenpora Jakarta, Senin (21/9).
Menurut dia, dukungan resmi dari Kemenpora sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu syarat untuk menggelar kejuaraan bergengsi dan menjadi rebutan banyak negara itu. Untuk itu pihaknya sangat menunggu keputusan dari pemerintah tersebut.
Saat ini, kata dia, dukungan sudah didapatkan dari Kementerian Pariwisata. Bahkan sebelumnya sudah bertemu dengan promotor MotoGP yaitu Dorna. Namun, dukungan tersebut belum kuat karena harus mendapatkan dukungan penuh dari Kemenpora.
“LOI ini sangat penting. Jika akan melakukan tanda tangan kontrak harus ada dulu. Selain itu juga Desain Sirkuit juga harus ada,” kata pria yang juga mantan pebalap nasional itu.
Ayah dari pebalap nasional Ananda Mikola itu menjelaskan, sesuai dengan rencana pihak Dorna akan kembali ke Indonesia pada 21 Oktober nanti. Mereka akan melihat persiapan Indonesia untuk menghadapi salah satu seri MotoGP 2017. Untuk itu peluang tersebut harus dimanfaatkan.
Peluang Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP memang terbuka. Hanya saja untuk menjadi tuan rumah harus mempersiapkan diri dengan baik termasuk menyediakan Sirkuit yang representatif. Saat ini tinggal Sentul yang berpeluang besar untuk digunakan karena untuk membangun baru dinilai kurang tepat.
“Memang harus direnovasi (Sentul). Sekitar 50 persen. Saat ini kami sudah mendatangkan desainer Sirkuit kelas dunia untuk mendukung renovasi. Yang jelas banyak yang diuntungkan dengan adanya MotoGP ini,” kata Tinton menegaskan.
Demi melakukan renovasi, Tinton berharap, dukungan dari pemerintah. Namun, upaya yang dilakukan pria asal Malang itu tidak sejalan dengan Ketua PP IMI Nanan Sukarna yang berharap, pendanaan renovasi tidak menggunakan dana APBN. Pendanaan diharapkan berasal dari konsorsium pemangku kepentingan otomotif Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
