Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo (kanan) dalam acara penyerahan zakat oleh menteri-menteri Kabinet Kerja dan pejabat eselon I di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6). Inisiatif Presiden Joko Widodo mengajak menteri-menteri Kabinet Kerja dan pejabat eselon I membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara serentak tersebut diharapkan menjadi teladan bagi kepala daerah di Indonesia dan menjadi simbol kebangkitan zakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Aktifis Gerakan Mahasiswa 77/78, Syafril Sofyan, meminta Presiden Joko Widodo menata kehidupan bernegara dengan baik. Pasalnya, tata kelola negara dalam beberapa tahun ini terlihat karut-marut. Utamanya berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga negara dan kementerian.

“Pemerintah perlu melaksanakan segera reformasi birokrasi dengan menata ulang tugas dan fungsi kelembagaan dan kementerian,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/7).

Menurutnya, tata kehidupan bernegara ini sangat penting guna melaksanakan berbagai program pemerintah yang sejak awal membawa visi nawa cita.

“Jokowi sebagai Presiden harus mewaspadai dampak dari diskresi atau debirokratisasi deregulasi, karena bisa berakibat pada kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” jelas dia.

Syafril juga mengingatkan pentingnya kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penguatan kebijakan ekonomi untuk mencegah defisit anggaran dan defisit fiskal yang sudah sampai pada lampu merah.

Salah satu yang perlu dipertegas adalah dualisme pemangku kepentingan. Di satu sisi duduk dan menjabat sebagai birokrat, namun di sisi lain duduk sebagai pimpinan perusahaan. Pada gilirannya, dualisme ini melahirkan praktik kapitalisme birokrasi.

“Gerakan Mahasiswa 77/78 mendukung sepenuhnya agar presiden dengan para pembantunya bertindak tegas dan konsisten dalam membasmi para mafia migas, mafia pangan, mafia pajak, mafia hukum dan mafia lainnya,” ucap dia.

Oligarki pemodal ini sangat berbahaya, sebab mereka mengatur berbagai kebijakan pemerintah. Padahal, sejatinya pemerintah tidak boleh kalah ataupun mengalah dengan mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby