Jakarta, Aktual.co —Anggota Dewan Jakarta Budget Watch Nurmansjah Lubis mengatakan, Pemprov DKI perlu menyikapi 86 temuan BPK beberapa waktu lalu. Ia mengatakan dari 86 temuan BPK, yang baru ditindaklanjuti hanya 25 persennya saja.
“Saya khawatir kalau gak ditindaklanjuti, akan berpengaruh pada pelaksanaan APBD 2015. Ditakutkan ada beberapa hal yang tidak tercapai,” ujarnya ketika acara Talkshow Strategi Tata Kelola Anggaran yang Efektif, Efisien dan Hemat di Balai Kota, Kamis (11/12).
Lanjutnya temuan BPK yang mengindikasikan ada kerugian, penyelewengan, hingga tindakan korupsi itu harus segera diselesaikan.
“Kalau tidak ya sampai tahun depan itu temuan masih ada,” ujarnya.
Untuk itu ia mendukung pelaksanaan e-budgeting sebagai langkah untuk mentransparansi anggaran dan memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran anggaran.
“Harus e-budgeting jadi ada filtrasi anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan ia mengharuskan SKPD DKI untuk melakukan e-budgeting. Ia tidak akan memberikan toleransi apapun kepada SKPD yang menolak e-budgeting.
“Tahun depan tidak bisa toleransi sedikitpun seperti tahun ini,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (11/12).
“Saya gak sabaran. Jadi stres semuanya gak selesai cepet-cepet. Daya maunya selesai secepat mungkin,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
