Jakarta, Aktual.co —Bergantinya gubernur di DKI ternyata belum mampu merubah nasib proyek monorail yang terkatung-katung sejak jaman Gubernur Fauzi Bowo.
Padahal sinyal mengenai bakal kembali dilanjutkannya proyek senilai Rp15 triliun itu sempat mencuat di jaman Gubernur Joko Widodo.
Di mana pada Oktober tahun 2013 lalu peletakan batu pertama di proyek mangkrak itu dilakukan Jokowi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.
Namun, sampai sang gubernur akhirnya hengkang ke istana sebagai presiden, kelanjutan proyek yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (JM) itu kembali meredup.
Pengganti Jokowi, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang untuk sementara ini menduduki kursi nomor satu di jajaran Pemprov DKI, justru mengatakan akan memutus kerjasama dengan PT JM.
Alasan Ahok untuk menghentikan megaproyek transportasi massal di Jakarta tersebut antara lain soal ketidakterbukaan PT JM untuk membeberkan data keuangan mereka.
Padahal, kata Ahok, terbukanya PT JM untuk membeberkan data keuangan diperlukan agar Pemprov DKI bisa menilai apakah mereka mampu secara dana untuk meneruskan proyek monorail.
Di mana persyaratannya adalah mereka harus punya minimal 5persen dari total proyek senilai Rp15 triliun itu.
Sedangkan untuk bisa melakukan peminjaman uang di bank saja, kata Ahok, sebuah perusahaan harus bisa menyediakan 30 persen dari total dana yang dipinjam.
“Makanya kita mau minta data keuangan mereka. Kita tanya mana duit kamu? Kalau tidak mau ngasih ya sudah saya tolak,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Kamis (30/10) kemarin.
Mengapa Ahok sebut menolak? ternyata lantaran dia menganggap sejak tahun 2011 di jaman Fauzi Bowo, sebenarnya hubungan Pemprov DKI dengan PT JM sudah putus. “PT JM 2011 sudah nyatakan wanprestasi, kemudian diputus oleh Pak Fauzi Bowo.”
Tetapi, usaha PT JM untuk ngotot melanjutkan proyek ternyata tak berhenti. Di jaman Gubernur Jokowi mereka kembali mengajukan kontrak baru. Pengajuan ini ternyata diizinkan kembali di Juni tahun 2013. Alasannya, Jakarta butuh transportasi massal.
Masalah lama kembali muncul. Karena kelanjutan proyek itu ternyata hanya sampai di seremonial peletakan batu pertama saja, dan kembali mangkrak hingga kini. PT JM pun dianggap tak serius ingin menyelesaikan proyek.
Selain itu, Ahok ternyata menemukan kalau draft kontrak baru yang diberikan PT JM ternyata berbeda dengan isi di draft kontrak sebelumnya.
Karena isinya berbeda, Ahok pun menganggap perlu dilakukan lelang kembali. Di sinilah posisi PT JM jadi serba salah.
“Kalau beda, apakah masih boleh diberikan izin? Kan kalau ini gak pake proses tender atau lelang. Seharusnya kalau beda dengan yang lama harus lelang dong. Tapi kalau sama dengan yang lama, yang lama aja gak beres soal duitnya,” ujar Ahok.
Ditegaskan Ahok, dengan begitu maka dirinya sebenarnya bukanlah memutuskan kontrak dengan PT JM. “Tetapi menolak tawaran dia (PT JM) memperbaharui kontrak.”
Pusing dengan terus mandeknya proyek, Ahok pun mengaku kalau saat ini pihaknya sedang mempelajari lagi semua data-data yang akhirnya diberikan PT JM. Untuk kemudian proyeknya akan dihentikan.
“Kita lagi siapin, lagi pelajari semua datanya. Mungkin November (keputusannya).”
Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda mengatakan kalau saat ini pihaknya tinggal menunggu izin pengerjaan monorel dari Pemprov DKI Jakarta saja.
Sebab semua kelengkapan dokumen yang diminta Pemprov DKI, diakuinya sudah diserahkan September lalu.
“Intinya kami sudah berusaha. Disetujui atau tidak, lihat saja dalam pembahasan dokumen nanti,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Artikel ini ditulis oleh:
