Jaksa Agung HM Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Pansus hak angket Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10). Pansus kembali memanggil Jaksa Agung untuk dimintai keterangan terkait pernyataan hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar oleh Dirut Pelindo II RJ Lino dalam memperpanjang kontrak dengan Jakarta International Container Terminal.

Jakarta, Aktual.com — Baru-baru ini nama Muhammad Prasetyo disebut oleh terdakwa kasus suap pengamanan perkara bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Evy Susanti terima duit suap. Penyebutan nama jaksa agung dalam persidangan ini sepatutnya menjadi penanda bahaya oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho ketika dimintai pendapatnya terkait Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, yang disebut terima duit 20 ribu dollar Amerika Serikat, Jumat (11/12).

“Sebagai cerminan Pemerintahan Jokowi–JK di bidang penegakan hukum, kinerja HM Prasetyo jauh dari memuaskan. Jika kinerja Jaksa Agung buruk maka akan berdampak serius pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi,” kata Emerson.

Begitu juga sebaliknya, sambung Emreson, citra pemerintah akan menjadi positif dimata publik apabila kinerja Jaksa Agung juga baik dan memuaskan. Belum lagi, ICW juga menilik, mengenai penunjukan Prasetyo sebagi Jaksa Agung, yang banyak dihujani kritikan.

“Perlu pula diingat bahwa proses penunjukan yang bersangkutan oleh Presiden Joko Widodo juga menuai kritik. HM Prasetyo adalah politisi Partai Nasdem, dan telah lebih dahulu terpilih sebagai anggota DPR RI, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.”

Belum lagi, proses penunjukannya juga dilakukan tanpa melibatkan PPATK dan KPK, sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi-JK ketika memilih anggota Kabinet Kerja. Selain itu, Jokowi juga dianggap ingkar janji karena pernah menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politisi partai politik.

“Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS