Jakarta, Aktual.com — Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) mendesak pemerintah membentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Komite ini sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945, dalam menyelesaikan berbagai konflik agraria di seantero Indonesia.

Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2015 terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia dan menyeret 108.714 keluarga. Jika diakumulasi dalam satu dekade terakhir telah terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga.

“Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia,” tegas Alif Kamal dari KPP PRD dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/3).

Diungkapkan dia, konflik agraria dipicu oleh kebijakan agraria pemerintah yang sangat pro-investasi. Tercatat ada puluhan produk Undang-Undang (UU) yang membukakan jalan bagi swasta untuk menguasai tanah dan sumber daya alam.

“Inilah yang menyebabkan maraknya praktek perampasan tanah dan sumber daya milik rakyat oleh korporasi, baik domestik maupun asing,” jelasnya.

Kondisi ini disebutnya sebagai darurat agraria. Sebab struktur kepemilikan tanah yang makin timpang. Indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72. Lalu, menurut BPN, hanya 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah.

Sementara itu, 85 persen rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Kebijakan liberalisasi agraria itu jelas bertolak belakang dengan semangat konstitusi kita sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Petani berharap, Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan persoalan konflik agraria ini. Apalagi, pada saat kampanye Pilpres lalu, Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia,” ucap Akmal.

Sebelumnya, Akmal mengungkapkan bahwa ribuan petani dari sejumlah kabupaten di Jambi akan menggelar aksi ke Jakarta dengan jalan kaki, Kamis (17/3) besok. Mereka akan berjalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 1000 kilometer.

Ribuan petani yang turun ke jalan tersebut merupakan perwakilan dari petani-petani yang tercekik konflik agraria di Jambi seperti Suku Anak Dalam dan petani Dusun Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan Kunangan Jaya II (Batanghari) serta petani dari Tanjung Jabung Timur.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS