Jakarta, Aktual.com – Kebijakan ‘tangan besi’ yang dipertontonkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menggusur Kampung Pulo dengan libatkan ribuan aparat Satpol PP, Kepolisian dan TNI, dianggap boros anggaran. Dana yang dihabiskan diperkirakan mencapai miliaran.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, hal itu bisa dibuktikan dengan melihat Peraturan Gubernur (Pergub) No.160 tahun 2015.
Di situ diatur bahwa pada Satpol PP Jakarta Timur, anggaran untuk penyelenggaraan penertiban dan pengamanan masyarakat Jakarta timur sebesar Rp8,7 miliar lebih.
“Hanya untuk mempertontonkan kekerasan aparat atas rakyat yang tidak berdosa,” ujar Uchok, dalam siaran pers yang diterima Aktual.com, Jumat (21/8).
Lalu anggaran untuk membeli pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP sebesar Rp8,6 miliar lebih.
“Anggaran ini mahal dan boros. Apalagi anggaran pakaian ini diperuntukan bagi aparat satpol PP bukan untuk gebukin rakyat yang memperjuangkan hak-hak atas tanah mereka,” ujar dia.
Dan yang ketiga, anggaran untuk TNI dan Polisi. Diketahui, Pemprov DKI memberi hibah untuk Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebesar Rp30 miliar.
Lalu Mabes TNI Rp15,2 miliar, Mabes TNI AD Rp3,2 miliar, Kodam Jaya Rp38,6 miliar, Kopassus Rp750 juta, Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp3,1 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
