Jakarta, Aktual.com — Proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung semakin kontroversi seiring adanya anggapan proyek tersebut atas desakan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Presiden Joko Widodo. Belakangan, Rini mengatakan proyek itu murni gagasan Jokowi termasuk keputusan memilih China sebagai mitra.
Terlepas dari perizinan yang bermasalah, akhir-akhir ini pihak pelaksana yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghendaki jaminan politik untuk kelanjutan konsesi selama 50 tahun. Padahal, menurut Rini terpilihnya Tiongkok sebagai pemenang tender karena negeri tirai bambu itu tak meminta jaminan apapun.
Meski melibatkan 4 BUMN, anehnya Menteri Rini bersikeras menyatakan tidak ada jaminan negara, bahkan tidak melibatkan dana APBN. Yang ada hanyalah garansi komitmen pemerintah terkait waktu kerjasama.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra M Hekal tak yakin bila proyek tersebut tak memberikan jaminan negara.
“Kalau setau saya utang pasti ada jaminan. Kan ada aset BUMN yang masuk,” ujar Hekal di Jakarta, Senin (1/2)
Hekal menilai China sudah percaya diri menjalankan proyek kereta turbo itu di Indonesia. Namun, Hekal mencurigai tujuan China membangun infrastruktur berjangka panjang tersebut.
“Bisa jadi China ‘pede’ dengan udah ikat kaki BUMN. Atau mereka punya misi lain,” cetusnya.
Artikel ini ditulis oleh:
