Jakarta, Aktual.co — Masih banyak cara yang bisa dilakukan Joko Widodo-Jusuf Kalla selain menaikkan harga BBM, demi membuka keleluasaan ruang fiskal pada APBN.
Di antaranya adalah mengaudit seluruh pajak-pajak perusahaan yang ada di Indonesia baik korporasi milik negara luar, maupun milik pribumi.
“Selain itu, Negara harus tegas membicarakan soal nasionalisasi aset asing, sehingga seluruh perusahaan asing yang begerak di bidang energi dapat dikelola oleh negara sendiri,” kata Ketua Pimkot FPPI Kabupaten Mamuju, Suyuti di Mamuju, Sabtu (8/11).
“Pajak perusahaan yang beroperasi di negara ini harus dimaksimalkan sebagai solusi mengatasi keuangan negara, jangan hanya mengeruk sumber daya alam negara ini namun tidak mengkontribusi pembangunan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
