Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo belum juga membuat regulasi yang mengatur tentang transportasi online. Padahal regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi transportasi online.
Ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika mengatakan, keberadaan transportasi online khususnya ojek online sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja. Sebab, hingga kini, janji pemerintah ciptakan 10 juta lapangan kerja masih belum direalisasikan.
“Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan,” kata Harryadin dalam acara Rabu Biru bertajuk ‘Transportasi Online, Kesejahteraan Atau Solusi Transportasi’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11).
“Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah memnujukkan kontribusi yang luar biasa besar,” sambung dia.
Harryadin mengatakan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai 19,9 triliun per tahun. Angka ini terus meningkat. Kata dia, saat ini sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
