Jakarta, Aktual.com — Jaringan ’98 mencurigai ada partai politik dan faksi elite yang berusaha mengatur Presiden Joko Widodo dalam rencana perombakan Kabinet Kerja Jilid II. Mereka bisa jadi dari partai politik dan faksi elit yang merasa berjasa pada Pilpres 2014 lalu.
“Bisa jadi merasa berjasa di Pilpres 2014, atau memang ndablek tak paham mekanisme dan aturan ketatanegaraan!” tegas Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba, dalam keterangannya kepada Aktual.com, Selasa (5/1).
Jaringan ’98, menurutnya, sudah berulang kali menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi. Partai politik, elite dan relawan Jokowi tak boleh intervensi dan melakukan upaya-upaya oportunistik demi kepentingan kelompok dan golongannya.
Minggu (3/1) lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa perombakan Kabinet Kerja Jilid II merupakan hak prerogratifnya. Presiden juga mengatakan reshuffle kabinet tidak bisa didikte apalagi diintimidasi pihak lain.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
Artikel ini ditulis oleh:
