Jakarta, Aktual.com – Ahad, 15 Maret 2020. Dua minggu setelah dinyatakan penemuan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembatasan ketat untuk banyak sektor sebagai langkah pertama pemutusan mata rantai virus asal Wuhan di Ibu Kota Jakarta.

Salah satu sektor yang terimbas pembatasan ketat yang diumumkan oleh Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu adalah transportasi publik mulai dari layanan TransJakarta, MRT Jakarta, serta LRT Jakarta.

Gubernur Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 16 Maret 2020 menginstruksikan untuk  menurunkan secara ekstrim kapasitas layanan, sehingga jadwal MRT misalnya yang semula keberangkatannya tiap 5 menit dan 10 menit diubah  menjadi 20 menit.

Kemudian rangkaian MRT yang awalnya beroperasi  16 rangkaian akan berubah  4 rangkaian, waktunya yang semula dari jam 05.00 WIB sampai 24.00 WIB sekarang berubah 06.00 WIB pagi hingga 18.00 WIB sore. Kebijakan serupa juga menimpa LRT, kata  Anies yang kala itu mengumumkan kebijakan pembatasan jam operasional di tiga layanan transportasi publik Ibu Kota yang terintegrasi layanan JakLingko.

Keputusan pembatasan layanan transportasi umum pada saat dipraktikan pun ternyata belum efektif. Penumpukan antrean di luar halte maupun stasiun terjadi, tanpa adanya penjagaan jarak.

Peristiwa itu pun akhirnya menuai banyak protes dari masyarakat yang pada periode itu masih didominasi oleh para pekerja kantor yang tidak bekerja dari rumah meski sudah dianjurkan untuk melakukan ‘Work From Home’.

Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam aturan itu segera direvisi oleh Pemprov DKI Jakarta, waktu operasional pun dikembalikan seperti jam operasional pada waktu normal namun pembatasan jumlah penumpang di dalam bus ataupun kereta tetap dibatasi, antrean pun diwajibkan untuk dibuat berjarak mengikuti anjuran ‘physical distancing’, tak lupa fasilitas pencuci tangan baik wastafel portabel hingga cairan pencuci tangan wajib tersedia di setiap titik halte maupun stasiun.

Pembatasan layanan mulai dari kapasitas, jam operasional, hingga penjagaan jarak antar pengguna layanan transportasi pun kembali dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 10 April 2020.

Perlahan tapi pasti jumlah pengguna layanan transportasi publik pun berkurang seiring diterapkannya kebijakan kerja dari rumah yang masif digencarkan dalam masa PSBB periode pertama.

Jumlah penumpang tak lagi jadi acuan sebagai ukuran keberhasilan penyedia layanan transportasi umum khususnya di masa pandemi COVID-19 justru, kesehatan dan keamanan penumpang menjadi aspek terpenting yang harus diperhatikan.

MRT Jakarta misalnya, dalam kurun waktu satu minggu usai pemberlakuan PSBB mencatat penurunan drastis sebesar 90 persen untuk pengguna layanannya. Hal serupa juga dialami oleh penyedia layanan transportasi publik lainnya seperti TransJakarta dan LRT Jakarta.

Layanan pendukung

Meski demikian jumlah penumpang menurun drastis, penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung sesuai protokol kesehatan di halte dan stasiun penyedia layanan transportasi publik Ibu Kota semakin menjamur. Hal itu menunjukkan kepedulian para penyedia layanan transportasi umum begitu tinggi untuk para pengguna layanannya.

Penerapan protokol kesehatan di fasilitas pelayanan transportasi publik memiliki penanganan yang serupa dengan protokol di fasilitas publik lainnya, baik pengguna maupun petugas layanan transportasi publik diwajibkan mengenakan masker, senantiasa menjaga jarak fisik, serta memastikan diri tetap menerapkan Pola Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan.

Selain memastikan agar ‘physical distancing’ tetap terjaga,  penyelenggara transportasi publik juga mendukung penggunaan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan  bahkan membagi-bagikan masker kain kepada penumpang.

Contohnya seperti TransJakarta yang membagikan 7000 masker pada saat hari pertama PSBB pada periode pertama di Halte Harmoni.

Sedikit lebih ketat,memasuki PSBB transisi MRT Jakarta bahkan meminta masyarakat selain wajib mengenakan masker juga  tidak berbincang ataupun bertelepon untuk memastikan tidak ada potensi ‘droplet’ atau cairan tubuh dari mulut dan hidung tersebar di gerbong keretanya.

Selama masa pandemi COVID-19, untuk setiap armada baik bus maupun kereta yang beroperasi di DKI Jakarta harus melewati proses disinfeksi sebelum dan sesudah digunakan untuk memastikan tidak ada kuman dan virus yang tertinggal baik di bangku hingga pegangan bus dan kereta-kereta.

LRT Jakarta bahkan menggunakan proses disinfeksi yang terbilang beda dari yang lain yaitu menggunakan sinar UV.

Selama 15 menit alat yang memancarkan sinar UV akan dipasang oleh petugas dari LRT Jakarta di gerbong-gerbong kereta yang sudah beroperasi untuk melakukan proses sterilisasi dari kuman dan virus.

Disamping itu, aturan unik khusus untuk di layanan transportasi umum adalah pembelian tiket yang selama masa pandemi COVID-19 diprioritaskan menggunakan pembayaran nontunai atau melalui uang elektronik untuk memperkecil potensi kontak fisik antara petugas layanan dan pengguna.

TransJakarta misalnya sejak Maret 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19 memilih tidak menjual kartu perdana uang elektronik di halte-halte Bus Rapid Transit (BRT) miliknya.

Langkah transaksi ‘cashless’ juga turut dilakukan oleh MRT Jakarta lewat metode pembayaran melalui gawai pintar milik pengguna menggunakan metode QR Code.

QR Code adalah kode matriks atau barcode dua dimensi yang berasal dari kata “Quick Response”. Saat digunakan isi kode dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. Dibandingkan dengan kode batang biasa, QR Code lebih mudah dibaca oleh pemindai dan mampu menyimpan data baik secara horizontal maupun vertikal.

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan sejak diperkenalkan ke masyarakat sudah banyak  yang berminat menggunakan QR Code sebagai opsi pembayaran. Selain sangat fungsional sekalian untuk membayar tiket, juga aman karena  tidak ada kontak fisik antar penumpang dan petugas.

Penyediaan fasilitas pendukung untuk berjalannya protokol kesehatan yang optimal di layanan transportasi publik pun berbuah manis, memasuki PSBB transisi di awal Juni 2020 pembatasan- pembatasan jam operasional mulai dilonggarkan.

Baik jumlah rute dan armada untuk layanan bus dan kereta secara bertahap bertambah. Perekonomian transportasi umum di Ibu Kota yang tadinya mengalami pelambatan, meski pelan namun pasti bergerak maju menuju pertumbuhan.

Tetap Terintegrasi

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, transportasi umum yang terintegrasi mulai dirasakan oleh masyarakat Ibu Kota khususnya sejak layanan dari tiga BUMD DKI yaitu TransJakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta disatukan dalam program bernama JakLingko.

Satu minggu sebelum perayaan hari lahir Jakarta ke 493, Pemprov DKI Jakarta memperluas layanan integrasi antarmoda transportasi di Ibu Kota. Menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penyedia layanan Kereta Rel Listrik (KRL) dan aplikator ojek daring buatan anak bangsa Gojek, Pemprov DKI Jakarta meresmikan secara simbolis stasiun terintegrasi di Stasiun Tanah Abang tepatnya pada Rabu (17/6).

Didiek Hartyantyo saat memberikan penjelasan transportasi publik KRL dan layanan transportasi publik lainnya menyatakan optimistis  integrasi antarmoda yang terkoneksi dengan baik, akan meningkatkan volume penumpang di tiap stasiun. Tujuan akhirnya semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraaan pribadi ke moda transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Melalui penataan stasiun di empat titik yaitu Tanah Abang, Sudirman, Senen, dan Juanda, kini tersedia akses bagi pejalan kaki yang nyaman untuk menuju ke stasiun, seperti adanya plaza, jalur pedestrian yang lebar, dan dilengkapi kanopi.

Kemudian, layanan transportasi lanjutan seperti bus, angkot, bajaj, dan ojek juga sudah disiapkan area masing-masing dengan teratur.

Penumpang yang baru turun dari kereta api di stasiun juga tidak akan kebingungan untuk mencari lokasinya, karena sudah tersedia rambu pengarah di dalam dan luar stasiun yang cukup jelas.

Didiek berharap melalui  penataan ini aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang semakin meningkat.

Menuju akhir Juni 2020, penyedia layanan transportasi publik di Ibu Kota telah mengalami jatuh bangun akibat badai COVID-19. Saat ini perlahan namun pasti pergerakan ekonomi untuk transportasi publik bergerak maju menuju pertumbuhan.

Jumlah penumpang tak lagi jadi acuan keberhasilan pengelolaan transportasi publik yang terintegrasi. Di tengah pandemi Integrasi layanan transportasi di Ibu Kota baru bisa dikatakan berhasil saat para pengelola mampu bersatu padu menyediakan layanan yang menjamin kesehatan dan keamanan pengguna layanannya sehingga dapat menginspirasi dan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.

 

Antara

(As'ad Syamsul Abidin)