Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro mengatakan operasional Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta terlalu dipaksakan. Bahkan, saat dicek langsung ke lapangan Terminal ultimate tersebut sangat jauh dari kemewahan seperti yang digambarkan.
Hal itu dikemukakan Nizar usai rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan SAR Nasional, dan Kepala Korlantas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
“Saya melihat langsung belum ada diisi kemegahan yang ditampilkan. Lantainya masih bagusan DPR,” ujar Nizar di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
“Lantai disana itu masih granit. Masih bagus lantai DPR. Tidak ada kesan mewah dan terlihat dipaksakan. Karena dipaksakan akhirnya ada beberapa kejadian. Itu, masih banjir,” tambahnya.
Bahkan, Nizar mengungkapkan desain Terminal 3 ultimate sekarang ini juga berbeda dengan desain sebelumnya.
“Dulu desain yang saya dengar lebih dari desain yang ada. Kalau ini, jangan bandingkan dengan Cangi. Bandingkan dengan bandara di Dili Timor Leste bekas jajahan kita. Masih mewah sana,” cetusnya.
Oleh karenanya, Nizar memperingatkan Dirjen Perhubungan Udara untuk segera menyelesaikan permasalahan di terminal 3 tersebut. Menurutnya, lebih baik terlambat ketimbang digunakan dengan banyak kekurangan seperti itu.
“Bayangkan ada konsumen atau penumpang masuk, tapi kanan kiri masih pasang granit,” sindirnya.
Menyinggung adanya keterangan Menhub yang juga mantan Dirut Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan Menhub beralasan agar bisa sembari dipergunakan, karena terminal 3 merupakan produk domestik bruto (PDB).
“Dia beralasan karena ingin sambil lalu mencoba untuk proses alih tahun 2016. Tapi dengan prasarana seperti kemarin sungguh sangat dipaksakan. Enggak ada sisi kemegahan,” terang Nizar.
Komisi V akan meminta Komisi VI untuk menginvestigasi soal perubahan desain terminal 3 ultimate. Sebab, Komisi VI sebagai mitra Angkasa Pura II dari BUMN.
“Kita sampaikan ke rekan komisi VI karena kan Angkasa Pura mitra mereka. Kami minta tanyakan kenapa desainnya bisa berubah. Dari segi pengaturan, jembatan layang yang ada mestinya 5 jembatan, kenapa dirubah. Bayangkan Rp6 triliun di situ,” tandasnya.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
