Jakarta, Aktual.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa pengelolaan sektor pangan di Tanah Air perlu lebih banyak melibatkan petani guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan nasional.
“Pembangunan di sektor pertanian yang tidak melibatkan pelaku utamanya juga menjadi soal, sehingga kami mendesak agar sudah saatnya keterlibatan pelaku utama dalam produksi pangan, yaitu petani, dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik yang terkait dengan pangan,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Kamis (14/2).
Sektor pangan merupakan salah satu dari beragam tema yang akan dibahas dalam debat capres tahap kedua yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Februari mendatang.
Menurut Rachmi Hertanti, setiap calon presiden juga harus bisa menyediakan akses terhadap keadilan bila ada kebijakan yang dinilai merugikan petani.
Ia berpendapat bahwa persoalan pangan di Indonesia perlu dilihat dari dua aspek, yaitu dampak kedaulatan pangan akibat kebijakan ekonomi terbuka, serta pembangunan sektor pangan yang belum memiliki strategi yang baik khususnya terkait dengan tata produksi, distribusi dan konsumsi.
“Tanpa adanya keseriusan pemerintah untuk memperbaiki tata produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di Indonesia, termasuk tata niaga impor pangan, tentunya akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengharapkan pembangunan sektor pertanian tahun 2019 difokuskan untuk pemerataan sekaligus menunjang pertumbuhan perekonomian nasional yang berkualitas.
“Diharapkan pembangunan tahun 2019 tetap fokus dalam pemerataan untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah,” kata Edhy Prabowo.
Menurut Edhy, salah satu hal yang perlu disorot antara lain kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan di beberapa provinsi seperti di Kalimatan Selatan dan Sumatera Utara.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
