Jakarta, Aktual.com – Partai Persatuan Pembangunan memberikan tanggapan terkait potensi adanya konflik bahkan dualisme pada Muktamar IX, dampak dari pemilihan ketua umum.
“PPP itu sudah pengalaman, sejak 73 sudah cukup lama, PPP itu biasa berbeda pendapat. Sering berbeda pendapat, tapi karena kita satu partai, sama-sama di kepengurusan cukup lama, mudah membangun kesamaan pandangan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, di Jakarta, Rabu (11/12).
Selama yang berbeda pandangan dan maju pada kompetisi pemilihan ketua umum menurut dia adalah kader parpol, maka PPP akan aman dari konflik.
“Kemarin kenapa PPP berkelanjutan, panjang, ya karena ada orang luar yang masuk ke PPP, yang tidak tahu sejarahnya PPP,” ucapnya menegaskan.
Partai tersebut juga tidak ingin kembali pecah seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, karena hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar, hal itu terlihat dari hasil yang diraih PPP dari pesta demokrasi.
“Lima tahun terakhir ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bahwa konflik itu tidak menguntungkan, dari kacamata apa pun konflik itu tidak menguntungkan,” ujarnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional V pada14-16 Desember 2019 di Jakarta, salah satu yang akan dibahas adalah soal waktu pelaksanaan Muktamar IX.
“Mukernas akan menghasilkan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DPR untuk dilaksanakan dan salah satu yang mungkin ditunggu-tunggu publik adalah jadwal pelaksanaan Muktamar IX,” tutur Achmad Baidowi yang juga menjadi Sekretaris Panitia Pelaksana Mukernas.
Kemudian nama yang muncul sebagai calon ketua umum jelang muktamar kata dia yaitu, Pelaksana Ketum PPP yang juga Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Waketum PPP Mardiono, Sekjen PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Pertimbangan Akhmad Muqowan, Waketum sekaligus Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
