“Kami pekerja BUMN harus profesional dan wajib memberikan layanan kepada semua stakeholder tanpa melihat aliran poltiknya. Itulah makna netralitas yang kami maksudkan,” tuturnya.
“Dibalik itu, sebagai serikat pekerja yang berfungsi pengawal Good Corporate Governance di PT Pertamina, kami memantau sepak terjang pejabat BUMN, ini terkait dengan kegiatan politik praktis terutama dalam perhelatan Pilpres kali ini,” lanjut Syafirin.
Ia pun menegaskan, bila terbukti adanya upaya pihak lain yang ingin memanfaatkan aset BUMN demi kepentingan paslon atau kubu tertentu, maka dirinya tidak akan segan-segan melaporkan ke instansi terkait.
Syafirin juga meminta agar Menteri Negara BUMN Rini Soemarno tidak menempatkan Direksi BUMN dalam posisi yang serba salah. Sebagai bawahan tentu para Direksi BUMN yang tidak mungkin menentang permintaan menterinya.
Dirinya mencontohkan, adanya kabar yang beredar, bahwa pada 13 April 2019 para Direksi BUMN diminta mengerahkan pekerja dan keluarganya untuk menghadiri acara peringatan ulang tahun BUMN.
Artikel ini ditulis oleh:
