Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP PAN, Teguh Juwarno meminta Presiden Jokowi menjelaskan secara gamblang kebijakan melalui Kementerian ESDM, yang memperpanjang izin eksport konsentrat kepada PT Freeport.
Pasalnya, kebijakan tersebut jelas melanggar ketentuan perundang-undangan Minerba, bahwa konsentrat harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu.
“Ini yang saya kira harus dijelaskan pemerintah, dan teman-teman di parlemen harus mendorong meminta penjelasan itu, apakah dengan (instrumen) Pansus atau menggunakan hak bertanya, ranah itu harus dilakukan, karena ini satu hal yang menjadi sorotan publik,” kata Teguh, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (11/2).
Anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu berharap izin perpanjangan yang diberikan berdasarkan hitung-hitungan dampak apa yang akan terjadi kemudian, terutama terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Kami berperasangka baik, bahwa presiden punya hitungan-hitungan, kalau tidak diberikan izin akan berdampak pada penutupan usaha, PHK besar-besaran atau berkurangnya pendapatan negara dan sebagainya,”
“Tetapi sekali lagi, kalau hanya kemudian memberikan izin lepas begitu saja tanpa ada deadline yang jelas, bahwa Freepot harus bangun Smelter sesuai perintah UU Minerba, menurut saya ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan dunia usaha tentang kepastian berusaha bagi teman pengusaha sektor Minerba yang selama ini sudah taat,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
