Jakarta, Aktual.com — Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang memanas. Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Tiongkok sebagai pihak yang akan menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa melalui beauty contest dinilai Jepang sangat tidak beretika.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa alasan terpilihnya Tiongkok dalam proyek ini dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta proyek tersebut agar tidak memakai jaminan dari pemerintah. Sementara pihak yang memenuhi persayaratan tersebut adalah pihak Tiongkok.
“Pemerintah Jepang, ya, mendapatkan pemahaman karena tidak bisa dapatkan jaminan pemerintah, dan anggaran Jepang tidak bisa menerima karena proposal Jepang itu kan adanya jaminan pemerintah. Itu saja,” kata Rini saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta (6/10).
Ia menjelaskan, bersama Tiongkok, Pemerintah telah menyepakati jika proyek raksasa tersebut harus dilakukan tanpa melibatkan pemerintah alias murni business to business (B to B) karena Pemerintah Indonesia sendiri tidak mengantongi anggaran dan tak mau memberikan jaminan. Di sisi lain, Pemerintah memandang jika nilai ekonomi di jalur Jakarta-Bandung harus dapat ditingkatkan.
“Pemerintah bilang B to B, tidak ada jaminan pemerintah dan tidak ada anggaran pemerintah. Oleh karena itu, dari dua proposal itu, yang bisa penuhi syarat itu adalah China,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
