Jakarta, Aktual.com – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), memberikan saran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan langsung kepada TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, apabila ada prajurit TNI yang mengintimidasi rakyat.
“Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga ‘kan,” kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2).
Megawati, dalam pidatonya di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2), mengimbau kepada polisi dan tentara untuk tidak mengintimidasi rakyat.
“Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu,” kata Megawati saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta, Sabtu (3/2).
Maruli menjamin bahwa TNI, khususnya TNI AD, akan segera menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait aduan tersebut.
“Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang,” kata Kepala Staf TNI AD itu.
Maruli mencontohkan kesigapan TNI merespons aduan masyarakat, salah satunya saat dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat Brigjen TNI TSP Silaban.
Dalam pakta integritas itu, salah satu poinnya diduga melanggar netralitas dengan mendukung salah satu calon presiden (capres). Maruli menjelaskan bahwa TNI saat itu tegas dan segera memanggil perwira tinggi yang bersangkutan.
“Ya, kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik, kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut, dan lagi dalam proses,” kata Maruli.
Ia menekankan bahwa TNI pada prinsip langsung menanggapi setiap laporan atau aduan terkait pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama periode politik ini.
“Yang tadi saya sampaikan, tentang Papua, kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan, tetapi ada perkembangan. Ini kami panggil orangnya, langsung berkoordinasi, ya, kami tindak lanjuti langsung kalau memang ada bukti. Akan tetapi, kalau buktinya kata-kata, kami sulit yang mana ini, ya, anggota kami, yang mana yang mengancam,” kata dia.
Karenanya, Maruli kembali menegaskan pentingnya bagi siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran netralitas oleh prajurit untuk segera melaporkan. Jika tidak, TNI menganggap bahwa tidak ada masalah.
“Ya, kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada,” ujar Maruli.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
