Jakarta, Aktual.com – Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei dianggap tidak mewakili realitas yang ada. Beberapa survei bahkan menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mendekati angka 70%.
Peneliti asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro pun mempertanyakan variabel penelitian yang digunakan oleh sejumlah lembaga survei tersebut.
“Karena ini mengukur khusus Jokowi-JK, tidak bisa dilepaskan dari 9 program nawacitanya, setelah itu baru konkret. Katakanlah infrastruktur, itu bagian mana dari 9 program nawacita yang diturunkan, konkretnya seperti itu,” jelas Zuhro di sela-sela pemaparan hasil survei Polmark di Jakarta, Minggu (22/10).
Menurutnya, lembaga survei harus memetakan lebih lanjut poin-poin yang terdapat dalam Nawa Cita sebagai tolok ukur yang harus disertakan sebagai variabel dalam survei atau penelitian yang terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini.
Lebih lanjut, Zuhro meyakini hasil survei akan berbeda jika hal-hal tersebut dipetakan dan dirinci oleh lembaga survei untuk kemudian dipertanyakan kepada responden dalam sebuah survei.
“Bisa jadi dengan keadaan ekonomi yang lesu, lalu koefisitas sosial masyarakat yang agak terganggu dan sebagainya, belum tentu menghasilkan (tingkat kepuasan) sampai 70 persen,” ucapnya.
Seperti yang diketahui, sejumlah lembaga survei memang telah memaparkan hasil surveinya terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam 2 bulan terkahir.
Dua lembaga survei, yakni CSIS dan Indikator Politik Indonesia, menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68,3%. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah versi Polmark mencapai 67,5%.
Pewarta: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
