Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) memasuki ruangan untuk memberikan arahan kepada jajaran Polri terkait pengamanan negara di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (8/11). Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum, Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas kewaspadaan, solidtas, sikap profesional yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA), Sunarto, menilai kondisi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla kecenderungannya lebih parah daripada kondisi pada pemerintahan Orde Baru (Orba). Apabila pada Orba pemerintahannya sangat jelas mengarah pada pemerintahan diktator.

Pada era pemerintahan Soeharto ada pelemahan secara sistematis terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kroni-kroni kekuasaan. Juga banyak pelanggaran hak asasi manusia berat.

“Hari ini para elit kekuasaan, baik legislatif dan eksekutif dan kroni pendukungnya, mereka lupa waktu itu kan mereka melawan Orde Baru,” kata Sunarto dalam diskusi ‘Negara Dalam Keadaan Darurat, Jika Hukum Tidak Ditegakkan Terhadap Ahok’ di Jakarta, Rabu (9/11).

Orde Reformasi pun kemudian dijalankan. Era baru yang digadang-gadang akan berpihak penuh pada kepentingan-kepentingan rakyat kecil. Dalam kenyataannya, slogan-slogan reformasi tidak juga berpihak pada rakyat kecil. Yang ada, elit politik justru berkongsi dengan pemodal dan menyengsaraka rakyatnya.

“Penindasan dimana mana, berarti ini tidak berjalan, reformasi dijadikan casing oleh kepentingan politik elit maupun pemodal yang menunggangi elit penguasa. Sama seperti rusun itu adalah casing untuk melengkapi kepentingan pemodal itu,” jelas Sunarto.

Disampaikan bahwa lengsernya rezim Soeharto adalah karena kebijakan yang dibuatnya sendiri dan tidak menutup kemungkinan pula rezim Jokowi akan lengser karena kebijakannya sendiri.

Disinggung bagaimana gaya blusukan Jokowi pada Pilkada 2012 yang kemudian menghantarkannya menjadi Gubernur dan berlanjut ke Pilpres 2014.
Akan tetapi, semua janji dan kontrak politik Jokowi justru diingkari sendiri. Penyebabnya jelas, karena Jokowi lebih berpihak pada kepentingan pemodal diatas kepentingan rakyat kecil.

“Sebabnya jelas, karena mereka berpihak pada pemodal, mereka didriver oleh pemodal. Dan ini tidak hanya di Jakarta, kemarin mendengar teman aktivis Bali, saya merasa mereka sudah benar sikapnya, mereka menolak reklamasi Teluk Benoa, karena tidak menguntungkan masyarakat Bali,” beber Sunarto.

“Kalau mereka hanya berpihak pada pemodal, jadi sistem di era reformasi ini harus diperbaiki, caranya melalui Sidang Istimewa MPR. Kita mau revolusi damai, hanya dengan Sidang Istimewa MPR, kedua kita mau kembali ke UUD 1945 yang asli,” sambungnya.

Diatas itu semua, lanjut dia, sebenarnya ada sedikit ruang bagi Presiden untuk memperbaiki diri. Yakni dengan tidak mengintervensi proses hukum Ahok di kepolisian. Jika tetap melakukan intervensi, Sunarto khawatir Presiden akan berhadap-hadapan dengan rakyat Indonesia yang pada gilirannya berimbas ke Istana.

“Kalau Jokowi mau berhadapan dengan rakyat ya Jokowi akan tumbang. Kenapa takut sekali Ahok diadili,” demikian Sunarto.

Laporan: Soemitro

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS