Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menghadiri persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta demi memantau kesaksian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Saya yakin kalau saya hadir di situ Ahok tidak akan bohong, makanya saya ingin datang. Kalau saya tak hadir, Ahok pasti bohong, saya yakin,” kata Haji Lulung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/2).
Ahok hadir sebagai saksi untuk Kasie Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Alex Usman, yang menjadi terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA-SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD-P 2014, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp81,433 miliar.
Haji Lulung berharap, kesaksian yang diberikan oleh Ahok dalam kasus ini tak mengedepankan pencitraan. Saat ini, lanjut Lulung, bukan lah waktunya untuk pencitraan.
“Hari ini rentetan dari kemarin saya sidang, saya ingin saksikan itu (Ahok). Saya harap mereka tak bohong karena ini waktunya sudah harus keluar dari ranah pencitraan. Kalau kemarin ini dijadikan sarana pencitraan oleh gubernur, sarana diskriminasi pada orang yang tak bersalah, termasuk saya, hari ini saya mau saksikan karena kasus ini sudah terang,” ujar Lulung.
Bahkan Lulung menilai bahwa dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab adalah eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Yang paling heran, evaluasi terhadap Kemendagri pada 22 September tak ada satu pun yang namanya UPS itu dievaluasi, kalau ada di program dan tak dievaluasi maka UPS tak jadi soal. Ini siapa yang tanggung jawab? Eksekutif. Maka jangan saling tuduh, jangan bohong. Jangan dia tunjuk sekda dan sekda tunjuk dia,” kata Lulung.
Namun Lulung hanya sekitar 15 menit hadir dalam sidang yang mendengarkan kesaksian Ahok selama sekitar dua jam tersebut.
“Saya tadinya mau hadir dalam sidang tapi tidak nyaman. Ada konspirasi besar kekuatan keamanan nyata jelas. Ada konspirasi besar mau menjaga Ahok. Saya pejabat negara, dia pejabat negara, kami berempat biasa saja, hari ini lihat coba. Takut saya tidak nyaman, gara gara apa ya?” kata Lulung melihat penjagaan kepolisian yang memang lebih ketat dibanding biasanya di pengadilan.
Lulung pun berpesan agar Ahok tidak pamer pencitraan pemberantasan korupsi. “Jangan pamer pencitraan berantas korupsi, terus kemudian di dalam pemerintah daerah itu ada korupsi. Ini baru UPS, belum ‘printer scanner’, dan ‘digital education classroom’. Ini ada kesengajaan dan pembiaran terhadap masalah yang dilakukan Ahok. Belajar lah yang benar ke KPK kalau berantas korupsi itu bagaimana,” kata Lulung.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
