Medan, Aktual.com — Politisi PPP Fadly Nurzal menegaskan bahwa insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, harus dituntaskan segera baik oleh pihak berwajib maupun pemerintah. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan menyusul insiden lain yang serupa dengan Tolikara.
“Tolikara ini kalau tidak diselesaikan secara cepat akan meninggalkan bekas yang dalam. Beberapa konflik sosial, dimasing-masing daerah apakah rasialis atau sara, itu karena tidak dituntaskan diawal,” tandas Fadly kepada Aktual.com di Medan, Rabu (22/7).
Dikatakan Fadly, pendekatan penyelesaian harus dilakukan dengan langkah-langkah hukum hingga ke akar persoalan. Untuk itu, tidak boleh ada penafsiran-penafsiran yang menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat terkait insiden itu.
“Tidak boleh ada penafsiran-penafsiran yang menimbulkan kebingungan di masa depan. Coba bayangkan, kalau itu tidak selesai sekarang, kedepan orang tinggal lukanya. Di daerah timur harus tuntas, dia akan meninggalkan luka lama yang akan terus baru,” tandasnya.
Terkait kesimpangsiuran surat yang dikeluarkan oleh GIDI, Fadly mendesak Presiden Jokowi harus turun tangan langsung.
“Presiden yang harus segera mengeluarkan pernyataan dan mengambil sikap dan harus tuntas. Kalau tidak, maka yakinlah, kita urut satu-satu Poso, Ambon, begitu, karena tidak tuntas dari awal, jangan sempat ada Tolikara lagi,” tandasnya.
Fadly tak menampik, jika ada pihak-pihak luar yang mencoba memprovokasi situasi keharmonisan yang selama ini terjalin di Tolikara.
“Padahal disana itu (Tolikara), suasana keagamaan baik, hubungan kekerabatan antara masyarakat baik, saling menghormati, tapi tiba-tiba terjadi seperti itu, saya curiga juga ada provokasi dari luar, ya terkait papua merdeka, bisa jadi. Jangan temanya nanti, misalnya ada provokasi terkait papua merdeka, tapi yang terjadi agama,” kata Fadly.
Soal isu janji Jokowi terkait refrendum, Faldy yang menjabat anggota DPR RI Komisi IV itu mengingatkan bahwa tentunya Presiden tak boleh mengambil keputusan sendiri. DPR RI adalah lembaga yang harus terlibat dalam pembicaraan itu.
“Harus bersama DPR, tapi apapun yang diambil presiden harus segera, karena bisa meninggalkan luka, satu dua fase, satu dua keturunan, itu bisa panjang. ini provokasinya bisa besar kecil tergantung penyelesaiannya, kalau tidak akan ada yang baru, harus tuntas, tidak boleh gantung,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
