Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam akan mundur jika Presiden Joko Widodo tidak mengganti Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli. Hubungan keduanya memanas pasca Rizal dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Rizal langsung mengkritik Wapres Jusuf Kalla terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Dia menilai proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Bahkan, dia menilai proyek itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sekrtaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, nilai tambah dari reshuffle kabinet baru-baru ini sudah tidak ada lagi akibat insiden atau perang kata-kata, yang melibatkan Menteri Koordinator bidang maritim dan sumber daya, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Masyarakat dan juga pebisnis lokal maupun pemodal asing menilai Kabinet Kerja sudah rapuh dan pemerintahan secara keseluruhan tidak solid,” kata Bambang kepada Aktual.com, Minggu (23/8).
Dia mengatakan, meski insiden itu diklaim sudah diselesaikan di Sidang Paripurna Kabinet pada Rabu (19/8) lalu, namun ujar dia, publik tidak percaya bahwa penyelesaian itu akan membuat kabinet solid atau kompak.
“Pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan setidaknya mencermikan luka yang dialami Kabinet Kerja belum kering atau belum sembuh benar.”
Apalagi, sambung Anggota Komisi III DPR itu, usai menemui Wapres JK pada Jumat (21/8), Luhut menegaskan bahwa jika ada menteri yang tidak sejalan dengan Presiden akan dibuang. “Tema yang sama juga sempat dikemukakan Luhut di forum sidang paripurna kabinet Jumat lalu itu. Artinya, dari aspek soliditas, kerusakannya terbilang parah.”
Mau tak mau, sambung pria yang biasa disapa Bamsoet itu, beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah?, hanya presiden yang tahu. Namun, upaya itu menjadi keharusan karena adanya dua tantangan yang cukup serius.
“Pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan Pilkada yang jujur, bersih dan aman di 269 daerah pemilihan. Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia.”
Kemudian yang kedua, kata Bambang tantangan eksternal meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia, seperti Cina dan Amerika Serikat membuat Depresiasi rupiah makin melebar.
“Untuk bisa menanggapi dua tantangan itu, Presiden harus mampu mengembalikan istana sebagai sumber solusi bangsa. Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan seperti istana ‘kampret’ di pohon beringin halaman istana yang perlu dikepret.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
