Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, hukum jangan keliru mengadili kebijakan ekonomi demi pembangunan negara.
“Di bidang ekonomi kan banyak kebijakan yang harus diambil. Nah apabila suatu kebijakan belum apa-apa sudah dianggap salah, itu nanti nggak ada yang berani ambil kebijakan sehingga mengganggu ekonomi,” kata Kalla ditemui di Jakarta pada Kamis.
Dirinya khawatir jika hal itu dilakukan maka para pejabat yang memimpin di daerah akan mengalami ketakutan untuk melakukan pembangunan.
Kendati demikian, JK menegaskan, jika ada pejabat yang mencuri atau merugikan negara maka patut diberi hukuman.
Jk mengatakan, kebijakan ekonomi perlu mengutamakan kepentingan publik.
Wapres juga menjelaskan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan posisi kepala daerah yang mengutamakan pembangunan untuk kepentingan umum untuk tidak dipidana.
“Ya kalau mencuri hukumlah, korupsi hukumlah. Tapi jangan kalau ambil kebijakan, kita bangun jalan atau bikin kebijakan pengairan kemudian dianggap keliru,” kata JK.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum jangan sampai membuat pejabat dan pelaku bisnis tidak berani berinovasi bagi pembangunan.
Artikel ini ditulis oleh:
