Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah bersikap hati-hati dalam menentukan pengelolaan kilang minyak dan gas terkait dengan blok Masela di kawasan Maluku.

“Karena proyeknya besar jadi harus hati-hati,” kata Jusuf Kalla seusai menghadiri acara “Indonesia Summit 2016” di Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Wapres, pemerintah dalam mengambil keputusan terkait proyek blok Masela harus lebih berhati-hati agar hitungannya juga harus baik.

Sedangkan terkait kontroversi apakah pengelolaan dilakukan secara off shore (lepas pantai) atau di darat (on shore), Jusuf Kalla mengatakan akan diambil keputusan untuk segera.

“Kami menunggu hari yang baik (untuk mengambil keputusan terkait blok Masela),” katanya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Maluku bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto dan Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (16/2), terkait pengelolaan Blok Masela sekaligus berharap agar kilang minyak dan gas di daerah itu dibangun di darat, bukan di laut.

Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl-Oek Engelina Pattiasina kepada pers di Jakarta usai pertemuan itu mengemukakan, Wantimpres akan menyampaikan masukan pemikiran dan sikap para tokoh Maluku yang menginginkan agar pembangunan kilang Blok Migas Masela dibangun di darat kepada Presiden Joko Widodo.

Sidarto didampingi Suharso Monoarfa menerima masukan para tokoh Maluku dari berbagai elemen itu sekitar dua jam. Engelina selaku pimpinan rombongan membuka dan sekaligus menutup pertemuan yang berlangsung di Kantor Wantimpres tersebut.

Engelina menegaskan, posisi para tokoh dan keinginan hampir semua elemen masyarakat Maluku bahwa pembangunan kilang di darat bukan saja penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga pengakuan akan keberadaan Blok Masela sebagai bagian dari wilayah adat Maluku.

“Sikap kami jelas, pembangunan kilang di darat akan berdampak sangat positif bagi rakyat Maluku. Pengaruhnya jauh lebih besar ketimbang kilang dibangun di laut lepas,” kata Engelina.

Karena itu, kata Engelina, Wantimpres perlu secepatnya menyampaikan hal ini kepada Presiden agar mengambil keputusan yang tepat.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS