Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pengeboran sumur baru Tanggulangin I milik Lapindo Brantas Inc. dapat membuat perusahaan tersebut beroperasi dan berproduksi untuk membayar utangnya kepada pemerintah.

“Justru mesti begitu agar dia (Lapindo) bisa bayar utang karena ini kan Pemerintah yang (beri dana) talangan. Bagaimana mau bayar kalau tidak mengebor, kalau ada izin dari SKK Migas, ya, bisa saja aman,” kata Wapres di Jakarta, Jumat (8/1).

Akibat luapan sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo pada bulan Mei 2006 menyebabkan Lapindo Brantas berutang kepada Pemerintah untuk memberikan dana talangan sebagai ganti rugi kepada warga sekitar.

Guna mencegah supaya peristiwa tersebut terjadi lagi, Wapres berharap pengeboran sumur baru kali ini dapat belajar dari kesalahan pada masa lalu.

“Dulu ditengarai ada kesalahan cara. Oleh karena itu, saya katakan kalau SKK Migas mengizinkan dan aman, ya, bisa saja (dibor),” katanya.

Upaya pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini diawali dengan drill site preparation (DSP) atau pengurukan dan pemadatan tanah di sekitar titik sumur, kemudian dilakukan pengeboran sumur gas yang baru.

Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2012. Namun, kegiatan pengeboran tidak kunjung bisa dilakukan karena ada penolakan sekelompok warga dari Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri.

Pengeboran sumur gas Lapindo Brantas ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo karena program pemerintah “City Gas” atau gas untuk rumah tangga dipasok dari pengeboran sumur Lapindo ini.

Pihak Lapindo sendiri menegaskan bahwa pengeboran perlu segera dilakukan karena produksi gas yang ada sekarang ini mengalami penurunan. Di sisi lain, pemerintah juga mendesak, dalam hal ini SKK Migas, agar meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Timur dan sekitarnya.

Kegiatan pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 tersebut dikawal ketat oleh ratusan anggota Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur karena muncul penolakan dari sekelompok warga.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS