Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan harus rekonsiliasi antara dua kubu di internal partai itu pascapencabutan surat keputusan susunan kepengurusan versi Muktamar Surabaya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly.

“Ya (solusinya) harus rekonsiliasi, lihat realistisnya, jangan lihat hukumnya saja. PPP harus rekonsiliasi,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/1).

Kemenkumham siang tadi menerbitkan surat keputusan mengenai pencabutan pengesahan susunan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya.

Sebelumnya, Senin (4/1), Pengurus DPP PPP versi Muktamar Jakarta membawa berkas putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai bukti untuk membatalkan SK Kepengurusan PPP muktamar Surabaya oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Mengenai berlakunya SK susunan kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang respresentasi kepengurusan DPP Bandung adalah Pak Lukman Hakim Saifuddin dalam kedudukan beliau sebagai Wakil Ketua Umum dan Pak Rusli Efendi sebagai salah satu ketua DPP hasil muktamar Bandung,” kata Wasekjen, Asrul Sani.

Berdasarkan hasil Muktamar VII PPP 3-6 Juli 2011 di Bandung, kepengurusan PPP adalah sebagai berikut: Suryadharma Ali selaku Ketua Umum, Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin. Namun berdasarkan hasil Muktamar tersebut, masa kepengurusan Muktamar VII 2011 berakhir pada Muktamar VIII 2015.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung pada 20 Oktober 2015 memutuskan untuk membatal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya.

“SK yang dicabut itu menyatakan tidak berlalu SK tentang susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung maka susunan kepengurusan Muktamar Bandung menjadi berlaku kembali secara hukum. Itu penafsiran a contrario (menurut pengingkaran)seperti itu penafsiranya, sehingga diundang representasi dari dua kelompok kepengurusan DPP hasil muktamar Surabaya dan hasil muktamar Bandung,” tambah Asrul.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS