Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada jajaran menterinya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih berisiko daripada pemilihan umum nasional sehingga satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi pilkada harus lebih berhati-hati.
“Pilkada lebih bermasalah, karena membawa emosional keluarga, emosional teman dan kelompok-kelompok tertentu sehingga konflik-konflik terjadi, pembakaran terjadi, atau rangkaian kerusakan akibat itu terjadi di pilkada, bukan di pemilu legislatif atau pemilu presiden,” kata JK di Kantor Wapres, Jumat (23/10).
Pelaksanaan pemilu di tingkat nasional seperti pemilihan presiden dan anggota legislatif memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan pilkada, sehingga konflik-konflik selama pemilihan minim terjadi.
“Oleh karena itu, kita harus berhati-hati menjaga netralitas supaya mendapatkan hasil yang baik dari pilkada ini,” tambahnya.
Menjaga netralitas, khususnya di kalangan aparatur sipil negara, perlu ditingkatkan supaya meminimalisir kecurigaan adanya aparat yang terlibat dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu.
“Awalnya itu dari curiga, kecurigaan adanya aparat yang berpihak, apalagi memanipulasi mulai dari penyelenggara, camat, bupati, wali kota yang memobilisasi orang. Itu pokok pangkal dari kekurangsempurnaan pilkada,” jelasnya.
Pemerintah Pusat membentuk satgas khusus untuk memantau netralitas ASN di daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.
Satgas tersebut merupakan gabungan dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamananan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan melibatkan dua lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Artikel ini ditulis oleh:
