Jakarta, Aktual.co —  Terkait polemik asal anggaran penerapan tiga kartu sakti Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan ketiga program tersebut telah sesuai aturan. Untuk KIS, anggarannya ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program KIP anggarannya juga telah ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan program KKS dananya juga telah ada pada di Kementerian Sosial sebanyak Rp5 triliun.

“Semua anggarannya ada. Kalau anggaran sudah ada maka pasti payung hukumnya sudah ada. Sebab anggaran tersebut berbentuk APBN. Dan APBN tersebut berbentuk UU. Jadi nggak ada masalah,” ujar JK di Jakarta, (8/11).

Mengenai perlu atau tidaknya persetujuan DPR mengenai kartu sakti tersebut, JK mengatakan tidak perlu karena ketiga kartu tersebut merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dijalankan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan bahwa program KIS meneruskan program BPJS, program KIP meneruskan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program KKS yang merupakan perubahan nama dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia mengatakan hanya terjadi perubahan sistem menjadi sistem kartu.

“Kalau menggunakan kartu kan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu melontarkan kritikan bahwa tiga kartu sakti Jokowi tersebut payung hukumnya belum ada. Selain itu, ia juga mengkritik pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang mengatakan bahwa tiga kartu sakti Jokowi tersebut akan dibuatkan payung hukum berbentuk Kepres dan Inpres yang akan ditanda tangani oleh Presiden Jokowi. Menurut Yusril, seharusnya Puan paham bahwa Inpres dan Keppres bukan merupakan instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI saat ini. Selain itu, suatu kebijakan sebelum diterapkan harus ada landasan hukumnya terlebih dahulu, tidak bisa sebaliknya.

“Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada, siapkan dulu landasan hukumnya, agar kebijakan itu dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Yusril.

(Eka)